Lambang BPJS Ketenagakerjaan/Net
Aksi Sekretariat Negara mengumumkan nama calon direksi BPJS Ketenagakerjaan yang terseleksi dipermasalahkan.
Ketua Umum Relawan Projo Karya Budianto Tarigan mengaku khawatir Setneg ikut cawe-cawe dalam penyaringan sejumlah nama yang menjadi calon direksi dan dewan pengawas tersebut.
Dia mengingatkan bahwa sejumlah nama yang dikirim Pansel BPJS Ketenagakerjaan memang terlebih dulu akan diterima oleh Setneg.
“Sebelum kemudian disampaikan kepada presiden,†ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/1).
Ada kuota tertentu bagi panitia seleksi untuk mengirimkan jumlah nama ke Setneg. Perpres 81/2015 menyebut bahwa jumlah nama yang dikirim seharusnya 14 orang. Jika lebih dari 14 nama, maka pansel bisa dinilai menyalahi prosedur. Artinya, hasil seleksi juga bisa dianggap tidak sah.
Terlepas dari jumlah tersebut, Budianto mempermasalahkan sikap Setneg yang mengumumkan hasil seleksi akhir tanpa didampingi ketua Pansel BPJS Ketenagakerjaan.
“Dalam hal ini, Setneg melakukan
offside karena melampaui tugas dan kewenangan pansel,†tegas mantan Wakil Ketua Umum Projo periode 2014 hingga 2019 itu.
Lebih lanjut, Budianto mengajak publik untuk terus mengikuti dan mengawasi 14 nama calon direksi BPJS Ketenagakerjaan yang dinyatakan lolos. Ini menjadi penting lantaran calon direksi akan mengelola ratusan triliun rupiah dana pekerja, sehingga integritas dan kejujuran merupakan hal yang mutlak.
Jangan sampai, sambungnya, calon yang dipilih nanti tidak memiliki integritas, sehingga berujung pada nama baik Presiden Joko Widodo. Apalag, Projo Karya mencatat ada nama calon direksi yang pernah gagal uji kelayakan dan kepatutan di lembaga lainnya.
Budianto juga tidak ingin Setneg berpolitik dan berkepentingan dalam proses seleksi tersebut.
“Setneg jangan berpolitik dan berkepentingan. Kami khawatir nanti akan menjatuhkan kredibilitas dan nama baik Pak Jokowi jika direksi yang terpilih kelak bermasalah,†kata Budianto.
