Berita

Jenderal tertinggi Israel, Letnan Jenderal Aviv Kohavi/Net

Dunia

Kritik Potensi Kembalinya AS Ke Kesepakatan Nuklir, Jenderal Israel Siapkan Rencana Baru Melawan Iran

RABU, 27 JANUARI 2021 | 11:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Militer Israel mempersiapkan diri untuk memperbarui rencana operasi melawan Iran jika Amerika Serikat (AS) kembali ke kesepakatan nuklir, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Hal itu disampaikan oleh jenderal tertinggi Israel, Letnan Jenderal Aviv Kohavi dalam pidatonya di Institut Studi Keamanan Nasional, Universitas Tel Aviv, Selasa (26/1).

"Kembali ke perjanjian nuklir 2015, atau bahkan jika itu adalah kesepakatan serupa dengan beberapa perbaikan, adalah buruk dan salah dari sudut pandang operasional dan strategis," tegas Kohavi.


Dikutip dari Reuters, komentar dari seorang petinggi militer Israel terhadap kebijakan AS jarang terjadi. Sehingga pernyataan itu menjadi sinyal nyata bagi Presiden AS Joe Biden untuk berhati-hati dalam mengambil langkah terhadap Iran.

AS, di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump, telah meninggalkan JCPOA pada 2015. Langkah itu disambut baik oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang selama ini mengkritik keringanan sanksi untuk Iran.

Tetapi dalam berbagai kesempatan, tim Biden tampak mengindikasikan akan mengembalikan AS ke JCPOA, meski dengan sejumlah perubahan.

Walaupun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengungkap, Biden masih jauh dari memutuskan apakah akan kembali ke kesepakatan karena harus mempertimbangan apa yang sebenarnya dilakukan Iran.

Sejak AS keluar dari JCPOA, Iran secara bertahap melanggar batas-batas pengembangan nuklir, termasuk membangun persediaan uranium, hingga memasang sentrifugal yang dilarang.

Kohavi menyebut Iran tengah membangun senjata nuklir, sehingga ia menyiapkan rencana baru untuk melawan Teheran.

"Berdasarkan analisis fundamental ini, saya telah menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional, selain yang sudah ada," ujar Kohavi.

"Terserah pemimpin politik, tentu saja, untuk memutuskan implementasinya, tetapi rencana ini harus dibahas," tambah dia.

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Insiden di Lebanon Selatan Tak Terlepas dari Eskalasi Israel-Iran

Jumat, 03 April 2026 | 10:01

Emas Antam Ambruk Rp85 Ribu, Termurah Dibanderol Rp1,4 Juta

Jumat, 03 April 2026 | 09:54

UNIFIL Gelar Upacara Penghormatan Terakhir untuk Tiga Prajurit TNI

Jumat, 03 April 2026 | 09:48

KPK Tegaskan Tak Ada Intimidasi dalam Penggeledahan Rumah Ono Surono

Jumat, 03 April 2026 | 09:40

Komisi VIII DPR Optimis Jadwal Haji 2026 Tetap Aman dan Lancar

Jumat, 03 April 2026 | 09:26

Aksi Borong Bensin Picu Kelangkaan BBM di Prancis

Jumat, 03 April 2026 | 08:51

Reformasi Maret Tuntas: Jalan Terang Modal Asing Masuk Bursa

Jumat, 03 April 2026 | 08:26

Wall Street Melemah Tipis, Investor Berburu Aset Aman

Jumat, 03 April 2026 | 08:13

Serangan Israel Lumpuhkan Dua Pabrik Baja Iran, Produksi Terhenti hingga Setahun

Jumat, 03 April 2026 | 08:04

Dolar AS Perkasa, Indeks DXY Tembus Level Psikologis 100

Jumat, 03 April 2026 | 07:50

Selengkapnya