Berita

Jenderal tertinggi Israel, Letnan Jenderal Aviv Kohavi/Net

Dunia

Kritik Potensi Kembalinya AS Ke Kesepakatan Nuklir, Jenderal Israel Siapkan Rencana Baru Melawan Iran

RABU, 27 JANUARI 2021 | 11:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Militer Israel mempersiapkan diri untuk memperbarui rencana operasi melawan Iran jika Amerika Serikat (AS) kembali ke kesepakatan nuklir, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Hal itu disampaikan oleh jenderal tertinggi Israel, Letnan Jenderal Aviv Kohavi dalam pidatonya di Institut Studi Keamanan Nasional, Universitas Tel Aviv, Selasa (26/1).

"Kembali ke perjanjian nuklir 2015, atau bahkan jika itu adalah kesepakatan serupa dengan beberapa perbaikan, adalah buruk dan salah dari sudut pandang operasional dan strategis," tegas Kohavi.

Dikutip dari Reuters, komentar dari seorang petinggi militer Israel terhadap kebijakan AS jarang terjadi. Sehingga pernyataan itu menjadi sinyal nyata bagi Presiden AS Joe Biden untuk berhati-hati dalam mengambil langkah terhadap Iran.

AS, di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump, telah meninggalkan JCPOA pada 2015. Langkah itu disambut baik oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang selama ini mengkritik keringanan sanksi untuk Iran.

Tetapi dalam berbagai kesempatan, tim Biden tampak mengindikasikan akan mengembalikan AS ke JCPOA, meski dengan sejumlah perubahan.

Walaupun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengungkap, Biden masih jauh dari memutuskan apakah akan kembali ke kesepakatan karena harus mempertimbangan apa yang sebenarnya dilakukan Iran.

Sejak AS keluar dari JCPOA, Iran secara bertahap melanggar batas-batas pengembangan nuklir, termasuk membangun persediaan uranium, hingga memasang sentrifugal yang dilarang.

Kohavi menyebut Iran tengah membangun senjata nuklir, sehingga ia menyiapkan rencana baru untuk melawan Teheran.

"Berdasarkan analisis fundamental ini, saya telah menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional, selain yang sudah ada," ujar Kohavi.

"Terserah pemimpin politik, tentu saja, untuk memutuskan implementasinya, tetapi rencana ini harus dibahas," tambah dia.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Ukraina Lancarkan Serangan Drone di Beberapa Wilayah Rusia

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:03

Bonus Olimpiade Ditahan, Polisi Prancis Ancam Ganggu Prosesi Estafet Obor

Rabu, 01 Mei 2024 | 16:02

Antisipasi Main Judi Online, HP Prajurit Marinir Disidak Staf Intelijen

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:37

Ikut Aturan Pemerintah, Alibaba akan Dirikan Pusat Data di Vietnam

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:29

KI DKI Ajak Pekerja Manfaatkan Hak Akses Informasi Publik

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:27

Negara Pro Rakyat Harus Hapus Sistem Kontrak dan Outsourcing

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:17

Bandara Solo Berpeluang Kembali Berstatus Internasional

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:09

Polisi New York Terobos Barikade Mahasiswa Pro-Palestina di Universitas Columbia

Rabu, 01 Mei 2024 | 15:02

Taruna Lintas Instansi Ikuti Latsitardarnus 2024 dengan KRI BAC-593

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:55

Peta Koalisi Pilpres Diramalkan Tak Awet hingga Pilkada 2024

Rabu, 01 Mei 2024 | 14:50

Selengkapnya