Berita

Jenderal tertinggi Israel, Letnan Jenderal Aviv Kohavi/Net

Dunia

Kritik Potensi Kembalinya AS Ke Kesepakatan Nuklir, Jenderal Israel Siapkan Rencana Baru Melawan Iran

RABU, 27 JANUARI 2021 | 11:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Militer Israel mempersiapkan diri untuk memperbarui rencana operasi melawan Iran jika Amerika Serikat (AS) kembali ke kesepakatan nuklir, Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).

Hal itu disampaikan oleh jenderal tertinggi Israel, Letnan Jenderal Aviv Kohavi dalam pidatonya di Institut Studi Keamanan Nasional, Universitas Tel Aviv, Selasa (26/1).

"Kembali ke perjanjian nuklir 2015, atau bahkan jika itu adalah kesepakatan serupa dengan beberapa perbaikan, adalah buruk dan salah dari sudut pandang operasional dan strategis," tegas Kohavi.


Dikutip dari Reuters, komentar dari seorang petinggi militer Israel terhadap kebijakan AS jarang terjadi. Sehingga pernyataan itu menjadi sinyal nyata bagi Presiden AS Joe Biden untuk berhati-hati dalam mengambil langkah terhadap Iran.

AS, di bawah kepemimpinan mantan Presiden Donald Trump, telah meninggalkan JCPOA pada 2015. Langkah itu disambut baik oleh Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang selama ini mengkritik keringanan sanksi untuk Iran.

Tetapi dalam berbagai kesempatan, tim Biden tampak mengindikasikan akan mengembalikan AS ke JCPOA, meski dengan sejumlah perubahan.

Walaupun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengungkap, Biden masih jauh dari memutuskan apakah akan kembali ke kesepakatan karena harus mempertimbangan apa yang sebenarnya dilakukan Iran.

Sejak AS keluar dari JCPOA, Iran secara bertahap melanggar batas-batas pengembangan nuklir, termasuk membangun persediaan uranium, hingga memasang sentrifugal yang dilarang.

Kohavi menyebut Iran tengah membangun senjata nuklir, sehingga ia menyiapkan rencana baru untuk melawan Teheran.

"Berdasarkan analisis fundamental ini, saya telah menginstruksikan Pasukan Pertahanan Israel untuk menyiapkan sejumlah rencana operasional, selain yang sudah ada," ujar Kohavi.

"Terserah pemimpin politik, tentu saja, untuk memutuskan implementasinya, tetapi rencana ini harus dibahas," tambah dia.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya