Berita

Suasana pelantikan Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu pagi ini/Repro

Politik

Jokowi Lantik Erick Thohir Dan Sri Mulyani Jadi Dewas Lembaga Pengelola Investasi

RABU, 27 JANUARI 2021 | 11:34 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Struktural Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Pengelola Investasi, atau disebut sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF), dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu pagi ini (27/1).

Berdasarakan Keputusan Presiden (Kepres) 6/P tahun 2021, Dewas Lembaga Pengelola Investasi diisi oleh lima orang yang dua di antaranya diduduki oleh pejabat pemerintahan dan tiga diduduki oleh kalangan profesional.

Dua pejabat yang dilantik Jokowi untuk masuk struktural Dewas Lembaga Pengelola Investasi adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.


Sedangkan, tiga orang kalangan profesional yang dipercaya Presiden menjabat sebagai Dewas Pengelola Investasi ialah Komisaris Independen Bank Permata, Haryanto Sahari; Pendiri Firma Finansial Creador Indonesia, Darwin Cyril Noerhadi; dan Pendiri sekaligus managing partner Firma Hukum Makes and Partner, Yozua Makes.

Dalam acara pelantikan tersebut, Jokowi memandu pengucapan sumpah pengangkatan jabatan bagi kelima orang tersebut sesuai keyakinannya masing-masing.

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab," ujar Jokowi membacakan petikan sumpah jabatan diikuti oleh kelima orang yang dilantik.

Turut hadir dalam acara pelantikan ini Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Sekretariat Kabinet Pramono Anung dan Ketua DPR Puan Maharani.

Sesuai dengan Undang-undang (UU) 11/2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah (PP) 74/2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi, Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan atas pengelolaan yang diselenggarakan oleh Dewan Direktur lembaga ini.

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

UPDATE

Polisi Berlakukan One Way Sepenggal Menuju Wisata Lembang Bandung

Minggu, 22 Maret 2026 | 18:11

Status Tahanan Rumah Yaqut Buka Celah Intervensi, Penegakan Hukum Terancam

Minggu, 22 Maret 2026 | 17:38

Balon Udara Bawa Petasan Meledak, Atap Rumah Jebol

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:54

Prabowo: Lebih Baik Uang Dipakai Rakyat Makan daripada Dikorupsi

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:47

Puncak Arus Balik Lebaran 2026 Terbagi Dua Gelombang

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:37

Trump Ultimatum Iran: 48 Jam Buka Hormuz atau Pusat Energi Dihancurkan

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:27

KPK Cederai Keadilan Restui Yaqut Tahanan Rumah

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:03

Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Janji Sumbang Rp17 Triliun ke BoP

Minggu, 22 Maret 2026 | 16:01

Istana: Prabowo-Megawati Berbagi Pengalaman hingga Singgung Geopolitik

Minggu, 22 Maret 2026 | 15:46

Idulfitri di Kuala Lumpur, Dubes RI Serukan Persatuan dan Kepedulian

Minggu, 22 Maret 2026 | 14:47

Selengkapnya