Para pengunjuk rasa ketika bentrok dengan petugas polisi di Tunisia/Net
Parlemen Tunisia sudah menyetujui perombakan Kabinet di tengah aksi protes yang mengguncang ibukota pada Selasa (26/1).
Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di distrik Ettadhamen, Tunis untuk melakukan aksi protes di luar gedung parlemen. Mereka di hadapkan pada barikade yang dipasang oleh polisi.
Sembari menyuarakan ketimpangan sosial dan kekerasan yang dilakukan oleh polisi, para pengunjuk rasa mendapatkan hantaman meriam air pada Selasa pagi.
Sementara protes berlangsung dalam beberapa hari terakhir, Perdana Menteri Hichem Mechichi menunjuk 11 menteri baru.
"Anak-anak muda yang memprotes di luar parlemen mengingatkan kami pada prioritas. Protes mereka sah dan pemerintah akan mendengarkan pemuda yang marah," ujarnya, seperti dikutip
Reuters.
Namun pada Senin (25/1), Presiden Kais Saied mengindikasikan akan menolak perombakan Kabinet, mengutuk ketidakhadiran perempuan di antara para menteri baru dan menganggap beberapa anggota yang dipilih memiliki konflik kepentingan.
Saied, mengatakan dia tidak akan bersumpah pada setiap menteri yang dicurigai melakukan korupsi.
Perombakan kabinet juga dibahas oleh parlemen, diiringi aksi protes untuk mencegah pengunjuk rasa mendekati gedung.
"Pemerintah yang hanya menggunakan polisi untuk melindungi diri dari rakyat, tidak memiliki legitimasi lagi," ujar seorang pengunjuk rasa, Salem Ben Saleh.
Selain berjaga di gedung parlemen, polisi juga memblokir Avenue Habib Bourguiba, jalan raya dengan deretan pepohonan luas yang merupakan rumah bagi Kementerian Dalam Negeri dan ikon protes ketika Arab Spring.
Protes yang berlangsung di Tunisia terjadi karena kelumpuhan politik dan kemerosotan ekonomi karena pandemi Covid-19. Warga yang didominasi oleh pemuda marah karena tidak ada perubahan yang lebih baik sejak reformasi.
