Berita

Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid/RMOL

Politik

Putri Gus Dur Lempar Tanya Soal Wajib Jilbab Alasan Cegah Nyamuk

RABU, 27 JANUARI 2021 | 06:10 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Polemik aturan wajib berhijab bagi siswi sekolah negeri di Padang turut disoroti Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh Wahid atau biasa disapa Alissa Wahid.

Merujuk aturan yang sempat diwajibkan kepada seluruh siswi, termasuk nonmuslim, putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini mempertanyakan kepada publik soal aturan yang kini tetap dipertahankan itu.

"Kawan-kawan asli Sumbar, khususnya Padang, bagaimana ya pandangannya soal situasi wajib jilbab, apalagi dengan alasan cegah nyamuk?" kata Alissa di akun Twitternya, Rabu (27/1).


Diketahui, aturan wajib berhijab ini tetap dipertahankan Dinas Pendidikan Kota Padang. Namun aturan itu kini hanya diwajibkan kepada siswi beragama Islam, sedangkan nonmuslim diharuskan berseragam sesuai norma sopan santun.

Menariknya, salah satu alasan wajib berhijab di Padang yakni untuk menghindari gigitan nyamuk.

"Minimal dengan menggunakan hijab, siswi tersebut tidak digigit nyamuklah. Itu salah satu manfaatnya," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang Habibul Fuadi.

Senada dengan Kadisdik Kota Padang, mantan Walikota Padang, Fauzi Bahar menyebut aturan jilbab bagi siswi di Padang sudah ada sejak 15 tahun lalu. Menurutnya, selain menghindari tindakan kriminal, jilbab juga mampu meminimalisir angka kasus demam berdarah.

"Setelah kita menggunakan jilbab itu, angka anak-anak kena DBD menurun drastis karena tidak ada tempat bagi nyamuk menggigit," jelas Fauzi Bahar.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya