KNPI Minta KPK Periksa Proses Penerbitan Izin Tambang Di Kalsel

Bareskrim Polri diminta untuk segera memanggil sejumlah perusahaan yang diduga telah membuat kerusakan hutan hingga menyebabkan banjir besar di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Desakan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama kepada wartawan, Selasa (26/1).

Haris Pertama memuji langkah Bareskrim Polri telah menerjunkan tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipiter) untuk mengecek penyebab banjir yang terjadi di Kalsel. Di mana hasil penelusuran itu menemukan ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab banjir.

Politisi Golkar itu juga senang karena penyidik Bareskrim segera memanggil semua petinggi perusahaan tambang yang ada di wilayah Kalimantan Selatan untuk diperiksa terkait dugaan eksploitasi alam.

“Untuk itu, kami juga meminta penyidik Bareskrim untuk memeriksa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar terkait perizinan perusahaan-perusahaan besar di Kalsel,” harapnya.

Secara khusus, Haris meminta KPK untuk ikut turun tangan dalam kasus ini. Tujuannya untuk mengorek izin tambang yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah kepada pengusaha tambang.

Apalagi Kalsel dikenal sebagai provinsi penghasil batubara terbesar di Indonesia. Dalam catatannya, ada lima perusahaan besar yang beroperasi di sana.

“Kami minta KPK turun tangan,” tutupnya.