Wempy Hadir: Pilkada 2022 Dan 2023 Adalah Kehendak Rakyat, DPR Jangan Khianati Rakyat

Kontestasi Pilkada di tahun 2022 dan 2023 sebaiknya tetap digelar. Alasannya, untuk menjamin kepastian pelayanan publik.

Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir mengatakan, bisa dibayangkan jika banyak kepala daerah yang lowong diisi oleh pejabat sementara apabila Pilkada 2022 dan 2023 ditiadakan.

"Pilkada 2022 dan 2023 adalah kehendak rakyat, DPR jangan mengkhianati rakyat," kata Wempy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (27/1)

Meski secara keuangan dapat menciptakan efisiensi, Wempy melihat ada dampak yang lebih besar jika Pilkada dipaksakan serentak dilakukan tahun 2024.

"Saya berharap DPR RI berpikir ulang dan mementingankan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai. Kekacauan pilkada akan terjadi jika tetap didorong serentak 2024," demikian kata Wempy.

Wempy meminta pada DPR untuk berpikir ulang dan lebih mementingkan kepentingan rakyat.

Salah satu kekhawatiran dengan ditiadakannya Pilkada 2022, 2023, terang Wempy Pemilu serentak 2024 akan menghasilkan pemimpin yang miskin kualitas.

"Sebab publik disuguhkan begitu banyak aktivitas mulai dari pilpres, pileg dan pilkada gubunur dan bupati serta walikota.Jika pilkada masih dilakukan pada 2024, ini adalah ekperimen yang sangat buruk dan bisa merugikan masa depan bangsa kita," jelas Wempy.