Berita

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net

Dunia

Biden Mengaku Pesimis Demokrat Bisa Menangkan Sidang Pemakzulan Trump

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 09:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengaku tidak yakin akan ada cukup suara untuk menghukum pendahulunya, Donald Trump pada sidang pemakzulan di Senat.

Meski begitu, Biden mengatakan, sidang pemakzulan perlu terjadi karena akan ada efek yang lebih buruk jika tidak dilakukan.

"Senat telah berubah sejak saya berada di sana, tetapi tidak banyak berubah," kata Biden dalam wawancaranya dengan CNN pada Senin (25/1).


Untuk menghukum Trump, dibutuhkan 67 Senator atau dua pertiga suara. Sementara itu, komposisi Senat saat ini adalah 50:50, dengan Demokrat memegang mayoritas karena Wakil Presiden Kamala Harris.

Dengan situasi saat ini, Biden pesimis jika akan ada 17 Senator Republik yang mendukung sidang pemakzulan Trump. Namun jika situasi ini muncul pada enam bulan sebelum Trump keluar, maka kemungkinan akan berbeda.

Pada Senin malam, anggota DPR dari Partai Demokrat telah mengirimkan dakwaan kepada Senat untuk pemakzulan Trump terkait insiden kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari. Trump dianggap telah menghasut pemberontakan dengan mendorong para pendukungnya berkumpul di Capitol.

Persidangan yang akan dimulai pada 8 Februari tersebut akan melibatkan sembilan jaksa dari anggota parlemen Partai Demokrat dan 100 Senator sebagai juri.

Sidnag akan dipimpin oleh Senator Patrick Leahy dan bukan Ketua Mahkamah Agung John Roberts seperti sidang pemakzulan Trump yang pertama. Itu karena Konstitusi menyebut, Ketua Hakim baru memimpin sidang jika pemakzulan dilakukan pada presiden petahana.

Selain Biden, banyak pengamat juga meragukan jika sidang pemakzulan Trump di Senat akan dimenangkan Demokrat.

Terlepas dari itu, sidang pemakzulan Senat itu akan bersejarah karena Trump adalah presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali dan berlangsung setelah dia keluar dari Gedung Putih.

Sebelumnya pada 2019, Trump dimakzulkan karena penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi keadilan, dan Senat kemudian memilih untuk tidak mencopotnya dari jabatannya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya