Berita

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net

Dunia

Biden Mengaku Pesimis Demokrat Bisa Menangkan Sidang Pemakzulan Trump

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 09:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengaku tidak yakin akan ada cukup suara untuk menghukum pendahulunya, Donald Trump pada sidang pemakzulan di Senat.

Meski begitu, Biden mengatakan, sidang pemakzulan perlu terjadi karena akan ada efek yang lebih buruk jika tidak dilakukan.

"Senat telah berubah sejak saya berada di sana, tetapi tidak banyak berubah," kata Biden dalam wawancaranya dengan CNN pada Senin (25/1).


Untuk menghukum Trump, dibutuhkan 67 Senator atau dua pertiga suara. Sementara itu, komposisi Senat saat ini adalah 50:50, dengan Demokrat memegang mayoritas karena Wakil Presiden Kamala Harris.

Dengan situasi saat ini, Biden pesimis jika akan ada 17 Senator Republik yang mendukung sidang pemakzulan Trump. Namun jika situasi ini muncul pada enam bulan sebelum Trump keluar, maka kemungkinan akan berbeda.

Pada Senin malam, anggota DPR dari Partai Demokrat telah mengirimkan dakwaan kepada Senat untuk pemakzulan Trump terkait insiden kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari. Trump dianggap telah menghasut pemberontakan dengan mendorong para pendukungnya berkumpul di Capitol.

Persidangan yang akan dimulai pada 8 Februari tersebut akan melibatkan sembilan jaksa dari anggota parlemen Partai Demokrat dan 100 Senator sebagai juri.

Sidnag akan dipimpin oleh Senator Patrick Leahy dan bukan Ketua Mahkamah Agung John Roberts seperti sidang pemakzulan Trump yang pertama. Itu karena Konstitusi menyebut, Ketua Hakim baru memimpin sidang jika pemakzulan dilakukan pada presiden petahana.

Selain Biden, banyak pengamat juga meragukan jika sidang pemakzulan Trump di Senat akan dimenangkan Demokrat.

Terlepas dari itu, sidang pemakzulan Senat itu akan bersejarah karena Trump adalah presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali dan berlangsung setelah dia keluar dari Gedung Putih.

Sebelumnya pada 2019, Trump dimakzulkan karena penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi keadilan, dan Senat kemudian memilih untuk tidak mencopotnya dari jabatannya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya