Berita

Presiden Amerika Serikat, Joe Biden/Net

Dunia

Biden Mengaku Pesimis Demokrat Bisa Menangkan Sidang Pemakzulan Trump

SELASA, 26 JANUARI 2021 | 09:53 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengaku tidak yakin akan ada cukup suara untuk menghukum pendahulunya, Donald Trump pada sidang pemakzulan di Senat.

Meski begitu, Biden mengatakan, sidang pemakzulan perlu terjadi karena akan ada efek yang lebih buruk jika tidak dilakukan.

"Senat telah berubah sejak saya berada di sana, tetapi tidak banyak berubah," kata Biden dalam wawancaranya dengan CNN pada Senin (25/1).

Untuk menghukum Trump, dibutuhkan 67 Senator atau dua pertiga suara. Sementara itu, komposisi Senat saat ini adalah 50:50, dengan Demokrat memegang mayoritas karena Wakil Presiden Kamala Harris.

Dengan situasi saat ini, Biden pesimis jika akan ada 17 Senator Republik yang mendukung sidang pemakzulan Trump. Namun jika situasi ini muncul pada enam bulan sebelum Trump keluar, maka kemungkinan akan berbeda.

Pada Senin malam, anggota DPR dari Partai Demokrat telah mengirimkan dakwaan kepada Senat untuk pemakzulan Trump terkait insiden kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari. Trump dianggap telah menghasut pemberontakan dengan mendorong para pendukungnya berkumpul di Capitol.

Persidangan yang akan dimulai pada 8 Februari tersebut akan melibatkan sembilan jaksa dari anggota parlemen Partai Demokrat dan 100 Senator sebagai juri.

Sidnag akan dipimpin oleh Senator Patrick Leahy dan bukan Ketua Mahkamah Agung John Roberts seperti sidang pemakzulan Trump yang pertama. Itu karena Konstitusi menyebut, Ketua Hakim baru memimpin sidang jika pemakzulan dilakukan pada presiden petahana.

Selain Biden, banyak pengamat juga meragukan jika sidang pemakzulan Trump di Senat akan dimenangkan Demokrat.

Terlepas dari itu, sidang pemakzulan Senat itu akan bersejarah karena Trump adalah presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali dan berlangsung setelah dia keluar dari Gedung Putih.

Sebelumnya pada 2019, Trump dimakzulkan karena penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi keadilan, dan Senat kemudian memilih untuk tidak mencopotnya dari jabatannya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

UPDATE

Pengukuhan Petugas Haji

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:04

Chili Siap Jadi Mitra Ekonomi Strategis Indonesia di Amerika Selatan

Sabtu, 04 Mei 2024 | 04:02

Basri Baco: Sekolah Gratis Bisa Jadi Kado Indah Heru Budi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:42

Pemprov DKI Tak Ingin Polusi Udara Buruk 2023 Terulang

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:24

Catat, Ganjil Genap di Jakarta Ditiadakan 9-10 Mei

Sabtu, 04 Mei 2024 | 03:22

BMKG Prediksi Juni Puncak Musim Kemarau di Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:27

Patuhi Telegram Kabareskrim, Rio Reifan Tak akan Direhabilitasi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:05

Airlangga dan Menteri Ekonomi Jepang Sepakat Jalankan 3 Proyek Prioritas Transisi Energi

Sabtu, 04 Mei 2024 | 02:00

Zaki Tolak Bocorkan soal Koalisi Pilkada Jakarta

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:35

Bertemu Wakil PM Belanda, Airlangga Bicara soal Kerja Sama Giant Sea Wall

Sabtu, 04 Mei 2024 | 01:22

Selengkapnya