Zulkifli Hasan: UU Pemilu Belum Saatnya Direvisi, Penanganan Covid-19 Lebih Prioritas

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menilai penanganan pandemi Covid-19 lebih prioritas daripada membahas revisi terhadap UU 7/2017 tentang Pemilu. Karena itu, Fraksi PAN berpandangan agar UU Pemilu tidak perlu direvisi.
 
Begitu tegas Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan saat jumpa pers di Ruang Fraksi PAN, Gedung Nusantara I Lantai 20, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/1).

"PAN berpendapat bahwa UU tersebut belum saatnya untuk direvisi. PAN memandang bahwa penanganan Covid-19, baik dari sisi pemutusan mata rantai penyebaran virus maupun pemulihan ekonomi nasional, adalah menjadi prioritas," tegas Zulhas, sapaan akrab ketum PAN itu.

Meski begitu, Zulhas mengatakan bahwa pihaknya tetap menghargai sikap fraksi-fraksi lain yang menginginkan agar UU Pemilu direvisi.

"PAN menghargai usulan sebagian fraksi-fraksi di DPR yang berkeinginan melakukan perubahan atas UU Pemilu," tuturnya.

Namun, Wakil Ketua MPR RI ini menilai UU Pemilu yang saat ini relatif masih sangat baru dan baru diterapkan secara formal dalam kurun waktu 4 hingga 5 tahun terakhir.

"Sejauh ini penyelenggaraan pemilu yang dilakukan dengan payung hukum UU ini berjalan cukup baik. Meskipun tentu ada hal-hal yang perlu disempurnakan di dalam aturan turunannya," kata Zulhas.

"Membuat UU tidak mudah. Ada banyak kepentingan yang harus diakomodir dalam UU itu, termasuk kepentingan partai politik, pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara pemilu,  masyarakat dan civil society. Padahal, dengan merubah UU yang ada, tidak ada jaminan akan lebih baik dari yang ada saat ini," imbuhnya.

Atas dasar itu, PAN mengajak semua pihak untuk fokus memperkuat persaudaraan kebangsaan yang sempat terbelah pada saat pelaksanaan Pilpres yang lalu.

"Kita harus meyakini bahwa persaudaraan kebangsaan adalah modal utama kita dalam membangun bangsa Indonesia ke depan," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Zulhas saat jumpa pers, Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay.