Ketua Partai Reformasi, Kaja Kallas yang terpilih menjadi Perdana Menteri Estonia/Net
Dua partai politik terbesar Estonia telah mencapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan baru yang akan dipimpin oleh Ketua Partai Reformasi, Kaja Kallas, pada Minggu (24/1) waktu setempat.
Penunjukkan tersebut akan menjadikan Kaja Kallas sebagai perdana menteri wanita pertama dalam sejarah negara Baltik.
Keputusan untuk menunjuk Kaja Kallas datang setelah pemerintahan sebelumnya, yang dipimpin PM Juri Ratas mengundurkan diri akibat skandal korupsi, pada 13 Januari lalu.
Selain ketua partai, Kaja Kallas juga berprofesi sebagai seorang pengacara. Perempuan berusia 43 tahun ini pertama kali menjabat sebagai anggota parlemen di Parlemen Eropa pada 2014 hingga 2018. Saat menjabat, dia fokus pada masalah energi dan kebijakan digital.
Ayahnya, Siim Kallas, adalah salah satu pendiri Partai Reformasi Estonia. Dia sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri negara itu dan kemudian melayani di dua posisi komisaris Uni Eropa.
Kaja Kallas mengambil kendali Partai Reformasi pada 2018 sebagai perempuan pertama yang memimpin partai.
Dalam pernyataan bersama, kedua partai yang berkoalisi yakni Partai Reformasi dan Partai Tengah yang saat ini berkuasa, mengatakan bahwa mereka akan fokus untuk menyelesaikan krisis Covid-19 yang tengah melanda negara tersebut.
"Kami akan membentuk pemerintahan yang akan terus secara efektif menyelesaikan krisis Covid-19, menjaga Estonia tetap memandang ke depan dan mengembangkan semua area dan wilayah negara kita," seperti dikutip dari DW, Senin (25/1).
Berdasarkan perjanjian tersebut, para pihak juga telah mengajukan Kabinet yang akan berdasar berkeadilan gender. Mereka sepakat untuk membagi 14 jabatan menteri pemerintah secara merata di antara masing-masing partai.
"Ide di balik komposisi pemerintahan saya adalah untuk mencapai keseimbangan antara pria dan wanita dan antara pengalaman dan kebaruan," kata Kallas kepada wartawan, mengutip laporan media Estonia ERR.
Estonia adalah negara kecil Baltik dengan populasi 1,3 juta. Mereka akan mengadakan pemilihan umum lagi pada Maret 2023 mendatang.
