Senator Republik: Sidang Pemakzulan Trump Hanya Menuang Bensin Ke Atas Api

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) akan menghadapi sidang pemakzulan di Senat pada 8 Februari. Partai Demokrat juga telah menyatakan kesiapan upayanya untuk memakzulkan Trump.

Meski begitu, Partai Republik meragukan jika Demokrat berhasil untuk memakzulkan Trump.

Berdasarkan konstitusi, Trump dapat dimakzulkan jika Demokrat mendapat dua pertiga mayoritas Senat. Saat ini, Demokrat memiliki 50 kursi di Senat, sehingga harus mengamankan 17 kursi Republik untuk memakzulkan Trump.

Meskipun sejumlah anggota parlemen Partai Republik di DPR mendukung pemakzulan Trump, tetapi Senator Republik Marco Rubio meragukan jika Demokrat dapat mengumpulkan suara di Senat.

Menurut Rubio, persidangan pemakzulan Trump hanya akan memperburuk perselisihan yang merugikan negara.

"Saya pikir persidangan itu bodoh. Saya pikir itu kontraproduktif. Kami sudah memiliki api yang berkobar di negara ini dan (sidang pemakzulan) seperti menuangkan banyak bensin ke atasnya," ujar anggota Republik di Komite Intelijen Senat itu pada Minggu (24/1).

DPR sendiri telah mengesahkan pemakzulan Trump dengan alasan Presiden AS ke-46 itu bertanggung jawab atas kerusuhan di Capitol Hill pada 6 Januari yang menewaskan lima orang.

Ketua DPR Nancy Pelosi diperkirakan akan mengajukan dakwaan pemakzulan ke Senat pada Senin (25/1).

Rubio sendiri mengakui kesalahan Trump yang mendesak ribuan pendukungnya berkumpul di Washington untuk memprotes hasil pemilu. Tetapi ia tetap tidak menyetujui pemakzulan Trump tersebut.

Ikut menentang sidang pemakzulan itu, Senator Republik Mike Rounds mengatakan status Trump saat ini adalah mantan presiden atau warga negara biasa. Sehingga ia berpendapat Senat tidak berwenang mengadili Trump.

Trump menjadi orang pertama yang dimakzulkan setelah menanggalkan statusnya sebagai presiden. Ia juga menjadi yang pertama yang menghadapi dua kali pemakzulan.

Terkait dengan pemakzulan Trump, Biden tampaknya telah lepas tangan. Jurubicaranya, Jen Psaki mengatakan presiden menyerahkan proses tersebut kepada Senat dan Kongres.