Presiden Iran Hassan Rouhani/Net
Iran telah menetapkan tujuh syarat bagi pemerintahan baru Amerika Serikat (AS) yang dipimpin oleh Presiden Joe Biden sebelum melanjutkan negosiasi terkait program nuklir.
Mengutip sumber pemerintah Iran, surat kabar Kuwait al-Jarida pada Minggu (24/1) melaporkan, Teheran sudah melakukan pembicaraan dengan tim Biden sebelum pelantikan pada 20 Januari.
Duta Besar Iran untuk PBB, Majid Takht Rawanji juga dipanggil ke Teheran untuk mengatur kontak dengan pemerintahan Biden di Washington. Ia dibekali dengan tujuh syarat dari Iran untuk membahas kembali pembicaraan program nuklir.
Syarat pertama adalah Iran tidak akan menerima sebagian pengurangan sanksi karena Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) yang disepakati pada 2015 tidak dapat dibagi. Alih-alih, Teheran ingin Washington untuk mencabut semua sanksi sebelum kembali ke pembicaraan nuklir.
Kedua, setiap ketidaksepakatan atas kesepakatan harus dibahas dalam kerangka komite negosiasi resmi. Salah satu ketidaksepakatan yang kemungkinan muncul terkait permintaan kompensasi Iran atas kerugian finansial selama sanksi yang diberlakukan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump.
Selanjutnya, ketiga, Teheran tidak akan menyetujui penggunaan ketentuan kesepakatan nuklir untuk mengatasi persoalan lain, seperti program misil atau aktivitas di luar negeri.
Syarat keempat, tidak ada anggota baru yang masuk ke dalam JCPOA, termasuk negara-negara Arab. JCPOA sendiri ditandatangani oleh Iran bersama dengan AS, Inggris, Prancis, Rusia, China, dan Jerman.
Kelima, keprihatinan atas negara-negara kawasan lainnya harus didiskusikan sebagai masalah terpisah, dan tidak termasuk dalam negosiasi pengayaan nuklir.
Kemudian, meskipun tidak bersedia membahas sistem misilnya, Iran akan merasa dapat diterima untuk berbicara tentang pengendalian senjata di tingkat regional dengan pengawasan PBB, meningkatkan kekhawatiran khusus atas rudal Israel dan persediaan nuklir yang dikembangkan secara ilegal.
Terakhir, Iran tidak akan mengizinkan solusi dua negara untuk penyelesaian masalah Israel dan Palestina. Sebaliknya, Teheran menuntut referendum PBB untuk memasukan persoalan tersebut dalam sengketa wilayah. Sejauh ini belum ada rincian mengenai poin terakhir ini.
Tujuh persyaratan tersebut dilaporkan akan langsung diberikan oleh Presiden Iran Hassan Rouhani kepada Biden.
