Berita

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson/Net

Dunia

WHO Klarifikasi Pernyataan PM Boris Johnson, Varian Baru Virus Corona Belum Terbukti Lebih Mematikan

MINGGU, 24 JANUARI 2021 | 09:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pernyataan Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson terkait varian baru virus corona yang disebutnya lebih mematikan menjadi pekerjaan rumah bagi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pada Jumat (22/1), Johnson memperingatkan bahwa varian baru virus corona memiliki tingkat penularan dan kematian yang lebih besar. Peringatan itu muncul setelah Inggris melaporkan lebih dari 40 ribu kasus baru Covid-19 dalam 24 jam.

Kepala penasihat ilmiah pemerintah Inggris, Patrick Vallance mengatakan, pihaknya memiliki bukti terjadinya peningkatan risiko bagi mereka yang terinfeksi varian baru virus corona.


Mengutip angka kematian di antara pria berusia 60 tahun, ia menyebut terjadi peningkatan dari 1 menjadi 1,3 kematian per 1.000 infeksi dengan varian baru.

Walau begitu, Vallance mengatakan, bukti tersebut belum cukup kuat dan memerlukan lebih banyak penelitian.

Munculnya pernyataan dari Johnson sendiri membuat WHO harus memberikan klarifikasi dan menyebut belum ada penelitian yang menunjukkan varian baru virus corona lebih berbahaya.

"Dari data yang kami lihat, (para ilmuwan) belum melihat peningkatan keparahan," ujar ahli epidemiologi WHO, Maria Van Kerkhove.

"Kami harus mengatakan bahwa jika Anda meningkatkan penularan, Anda akan memiliki lebih banyak kasus. Saya tahu itu mungkin terdengar jelas, tetapi Anda akan memiliki lebih banyak kasus, Anda akan memiliki lebih banyak rawat inap, dan Anda akan memiliki sistem perawatan kesehatan yang terlalu terbebani. Dan dalam situasi di mana Anda memiliki sistem perawatan kesehatan yang terlalu terbebani, Anda dapat mengalami peningkatan kematian, karena sistemnya kewalahan," jelasnya terkait terjadinya peningkatan angka kematian.

Kerkhove menuturkan, saat ini WHO sedang mempelajari varian baru virus corona, bukan hanya yang diidentifikasi di Inggris, tetapi juga di tempat lain.

Direktur eksekutif Program Keadaan Darurat Kesehatan WHO, Michael Ryan juga mengimbau publik untuk tetap tenang dan menunggu hasil penelitian lebih lanjut.

"Kami perlu memantau, kami perlu mengukur, kami harus sangat yakin tentang apa yang mereka lakukan atau apa yang tidak mereka lakukan. Namun kami juga perlu fokus pada apa yang kami coba lakukan untuk menghentikan mereka," pungkasnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya