PPKM Jateng Tak Efisien, Ahli: Sanksi Memberatkan Dan Minim Sosialisasi

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai masih kurang efektif dalam menekan angka penyebaran pandemi Covid-19.

Ketua Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Jawa Tengah, Agung Pangarso mengatakan, pihaknya sepakat dengan perpanjangan PPKM di Jawa-Bali hingga 8 Februari 2021 mendatang.

Namun demikian, dia meminta pemerintah lebih serius dalam memberikan sosialisasi dan penegakan PPKM di masyarakat.

"Kalau kita perhatikan, jumlah penambahan kasus tidak surut signifikan. Artinya memang perlu upaya serius dari seluruh pihak dan sosialisasi kepada masyarakat," kata Agung diberitakan Kantor Berita RMOLJateng, Jumat (22/1).

Agung berpendapat, harusnya pemerintah bisa lebih gencar lagi melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemahaman terkait Covid-19 perlu terus diberikan agar masyarakat melakukan anjuran pemerintah dengan kesadaran masing-masing.

"Namun jangan kemudian memberikan sanksi yang dapat memberatkan masyarakat secara ekonomi karena kondisinya memang sedang susah semua. Lebih baik ada alternatif sanksi lain yang memberikan efek jera," jelasnya.

Lebih jauh, Agung menekankan perlunya semua pihak waspada terhadap adanya bencana di puncak musim hujan ini. Pemerintah juga perlu melakukan mitigasi secara seksama agar dapat memetakan dan menyiapkan masyarakat saat bencana terjadi.

Sebab bila bencana seperti banjir, longsor, dan gelombang pasang menimpa masyarakat di saat pandemi, akan menimbulkan dampak krisis yang masif dan berkepanjangan.

"Pemerintah punya peta rawan bencana, bisa dioptimalkan untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Dengan demikian perencanaan bisa dibuat secara matang, dan meminimalisir dampak bencana," tandasnya.