Berita

Komedian Pandji Pragiwaksono/Net

Politik

Laksamana: Pemahaman Pandji Soal Ormas Terlalu Dangkal

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan komedian Pandji Pragiwaksono yang menyebut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) terlalu elitis dan masyarakat kalangan bawah lebih banyak simpati terhadap Front Pembela Islam (FPI) dinilai ahistoris.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen bahkan menyebut pernyataan itu bagian dari kedangkalan dalam berpikir.

"Komedian Pandji Pragiwaksono anak baru kemarin sore, sehingga tak punya pengetahuan yang luas terkait ormas. Akibat pemahaman yang dangkal itulah dia lalu membandingkan organisasi yang baru nongol kemarin dianggap lebih hebat," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (22/1).


Menurut Silaen, jika Pandji mampu menyempatkan waktu untuk rajin belajar, minimal membaca sejarah perjalanan bangsa, maka yang bersangkutan akan paham dan mengerti mengenai sepak terjang dua ormas besar yang dibandingkan dengan FPI itu.

Yang tidak kalah penting, kata Silaen, Pandji harus tahu bahwa FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Pembubaran itu tentu telah melalui pertimbangan yang matang dari pemangku kepentingan.

"Apa Pandji kira 'bodoh- bodoh' pejabat pemerintah ini? Ada kesalahan yang nyata-nyata dapat merusak harmoni kebhinekaan atau narasi ujaran kebencian dan sikap intoleransi yang diusung selama ini," imbuh Silaen.

Lebih lanjut, Silaen menyatakan kontroversi ucapan Pandji ini adalah masalah serius jika dibiarkan. Karena itu komika yang kerap membawakan materi seputar politik itu harus memberikan klarifikasi.

"Pernyataannya itu menjadi bola liar yang akan berdampak negatif di tengah masyarakat," tuturnya.

"Sebagai publik figur agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan politik. Jangan sampai menimbulkan persepsi liar dan kegaduhan politik akibat pernyataan yang tidak mendidik," demikian Silaen.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya