Berita

Komedian Pandji Pragiwaksono/Net

Politik

Laksamana: Pemahaman Pandji Soal Ormas Terlalu Dangkal

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan komedian Pandji Pragiwaksono yang menyebut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) terlalu elitis dan masyarakat kalangan bawah lebih banyak simpati terhadap Front Pembela Islam (FPI) dinilai ahistoris.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen bahkan menyebut pernyataan itu bagian dari kedangkalan dalam berpikir.

"Komedian Pandji Pragiwaksono anak baru kemarin sore, sehingga tak punya pengetahuan yang luas terkait ormas. Akibat pemahaman yang dangkal itulah dia lalu membandingkan organisasi yang baru nongol kemarin dianggap lebih hebat," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (22/1).


Menurut Silaen, jika Pandji mampu menyempatkan waktu untuk rajin belajar, minimal membaca sejarah perjalanan bangsa, maka yang bersangkutan akan paham dan mengerti mengenai sepak terjang dua ormas besar yang dibandingkan dengan FPI itu.

Yang tidak kalah penting, kata Silaen, Pandji harus tahu bahwa FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Pembubaran itu tentu telah melalui pertimbangan yang matang dari pemangku kepentingan.

"Apa Pandji kira 'bodoh- bodoh' pejabat pemerintah ini? Ada kesalahan yang nyata-nyata dapat merusak harmoni kebhinekaan atau narasi ujaran kebencian dan sikap intoleransi yang diusung selama ini," imbuh Silaen.

Lebih lanjut, Silaen menyatakan kontroversi ucapan Pandji ini adalah masalah serius jika dibiarkan. Karena itu komika yang kerap membawakan materi seputar politik itu harus memberikan klarifikasi.

"Pernyataannya itu menjadi bola liar yang akan berdampak negatif di tengah masyarakat," tuturnya.

"Sebagai publik figur agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan politik. Jangan sampai menimbulkan persepsi liar dan kegaduhan politik akibat pernyataan yang tidak mendidik," demikian Silaen.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya