Berita

Komedian Pandji Pragiwaksono/Net

Politik

Laksamana: Pemahaman Pandji Soal Ormas Terlalu Dangkal

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 13:40 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan komedian Pandji Pragiwaksono yang menyebut Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) terlalu elitis dan masyarakat kalangan bawah lebih banyak simpati terhadap Front Pembela Islam (FPI) dinilai ahistoris.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana), Samuel F. Silaen bahkan menyebut pernyataan itu bagian dari kedangkalan dalam berpikir.

"Komedian Pandji Pragiwaksono anak baru kemarin sore, sehingga tak punya pengetahuan yang luas terkait ormas. Akibat pemahaman yang dangkal itulah dia lalu membandingkan organisasi yang baru nongol kemarin dianggap lebih hebat," ujarnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (22/1).


Menurut Silaen, jika Pandji mampu menyempatkan waktu untuk rajin belajar, minimal membaca sejarah perjalanan bangsa, maka yang bersangkutan akan paham dan mengerti mengenai sepak terjang dua ormas besar yang dibandingkan dengan FPI itu.

Yang tidak kalah penting, kata Silaen, Pandji harus tahu bahwa FPI sudah dibubarkan oleh pemerintah. Pembubaran itu tentu telah melalui pertimbangan yang matang dari pemangku kepentingan.

"Apa Pandji kira 'bodoh- bodoh' pejabat pemerintah ini? Ada kesalahan yang nyata-nyata dapat merusak harmoni kebhinekaan atau narasi ujaran kebencian dan sikap intoleransi yang diusung selama ini," imbuh Silaen.

Lebih lanjut, Silaen menyatakan kontroversi ucapan Pandji ini adalah masalah serius jika dibiarkan. Karena itu komika yang kerap membawakan materi seputar politik itu harus memberikan klarifikasi.

"Pernyataannya itu menjadi bola liar yang akan berdampak negatif di tengah masyarakat," tuturnya.

"Sebagai publik figur agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan pandangan politik. Jangan sampai menimbulkan persepsi liar dan kegaduhan politik akibat pernyataan yang tidak mendidik," demikian Silaen.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

BSI Tutup 2025 dengan Syukur dan Spirit Kemanusiaan

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:11

KUHP Baru Hambat Penuntasan Pelanggaran HAM Berat

Kamis, 01 Januari 2026 | 18:10

TNI AL Gercep Selamatkan Awak Speedboat Tenggelam di Perairan Karimun

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:58

BNPB Laporkan 1.050 Huntara Selesai Dibangun di Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:55

Indonesia Menjadi Presiden HAM PBB: Internasionalisme Indonesia 2.O

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:51

Prabowo Ungkap Minat Swasta Manfaatkan Endapan Lumpur Bencana Aceh

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:46

YLBHI: Pasal-pasal di KUHP Baru Ancam Kebebasan Berpendapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:39

Satgas Pemulihan Bencana Harus Hadir di Lapangan Bukan Sekadar Ruang Rapat

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:19

Saatnya Indonesia Mengubah Cara Mengelola Bencana

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Purbaya Klaim Ekonomi Membaik, Tak Ada Lagi Demo di Jalan

Kamis, 01 Januari 2026 | 17:11

Selengkapnya