Berita

Aksi teatrikal di depan KPK/RMOL

Politik

Seniman Mulai Gelisah Korupsi Menggurita Jadi Otoritarianisme, Sedang Aktivis Diam Mengabdi

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 10:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kegelisahan atas kondisi negeri ini ternyata telah menjalar hingga ke para pegiat seni. Mereka mulai “keluar kandang” untuk ke jalan meneriakan kegelisahan tersebut.

Salah satunya dilakukan oleh para budayawan, pemain teater, dan model yang menggelar aksi teatrikal di depan Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan pada Rabu lalu (20/1).

Baca: 'Juliari Batubara' Disuntik Vaksin Oleh Dua Hakim Cantik Di Depan KPK


Dipimpin seniman kawakan Bambang Isti Nugroho (BIN) mereka menggelar aksi teatrikal berjudul “Persidangan Koruptor Bansos”. Puncak aksi ini dua model cantik menyuntik vaksin ke sebuah manekin yang wajahnya sudah ditempel gambar Juliari P. Batubara, politisi PDIP yang terjerat kasus korupsi bansos saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

Kepada redaksi, Bambang menjelaskan bahwa teatrikal ini dilakukan dalam rangka untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Bambang tidak ingin aksi yang dilakukan justru menimbulkan kerumunan dan berujung pada penularan virus.

“Aksi ribuan orang kan tidak diperbolehkan. Jadi saya ingin menyampaikan kritik lewat teater,” ujarnya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu, Jumat (22/1).

Aksi ini sendiri tidak lepas dari pemikiran bahwa korupsi dan otoritarianisme sudah memiliki hubungan yang erat. Sebab korupsi yang dilakukan diduga kuat sudah menggurita di lingkar pemerintah.

Bambang yakin Juliari tidak sendirian. Ada unsur-unsur elit lain yang ikut terlibat dalam korupsi bansos. Dalam hal ini, dia turut menyinggung soal ramainya pemberitaan “Anak Pak Lurah” dan “Madam Bansos”.

“Ya KPK harus membuktikan dugaan-dugaan itu,” tekannya.

Aksi teatrikal ini, sambung direktur Eksekutif Indemo itu, juga bertujuan untuk menggugah para aktivis yang cendurung diam. Khususnya mereka yang kini sudah berada di lingkaran pemerintah.

Dia berharap para aktivis bangun dari tidur dan kembali menyampaikan pesan-pesan dari rakyat kepada penguasa.

“Yang banyak korupsi itu otoriter, juga mematikan cara berpikir kritis. Saya kira mereka yang di dalam kekuasaan pura-pura tidak tahu dan menjadi bodoh,” tegasnya.

“Jadi kita juga membangunkan (aktivis), jangan mereka yang di dalam cuma diam mengabdi,” sambung Bambang.  

Aksi suntik vaksin pada Juliari sendiri merupakan sebuah metafor untuk menggambarkan bahwa korupsi yang dilakukan tidak dapat diterima akal sehat dan harus diberi efek jera yang setimpal.

“Ini (korupsi bansos) sungguh tidak dapat diterima. Itu betul-betul nggak bisa ngomong saya. Kok bisa korupsi dari hak orang miskin,” demikian Bambang Isti Nugroho.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

Selat Hormuz dan Senjata Geopolitik Iran

Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:40

Gabah Petani Terdampak Banjir di Grobogan Tetap Dibeli Bulog

Sabtu, 28 Februari 2026 | 05:25

MBG Dikritik dan Dicintai

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:59

Sambut Kedatangan Prabowo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:50

Tourism Malaysia Gaet Media dan Influencer ASEAN Promosikan Wisata Ramadan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:44

Kader Golkar Cirebon Diminta Sukseskan Seluruh Program Pemerintah

Sabtu, 28 Februari 2026 | 04:21

Kritik Mahasiswa dan Dinamika Konsolidasi Kekuasaan

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:55

Wacana Impor 105 Ribu Pikap India Ancam Industri Dalam Negeri

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:33

Insan Intelijen TNI Dituntut Adaptif Hadapi Dinamika Geopolitik

Sabtu, 28 Februari 2026 | 03:13

Genjot Ekonomi Rakyat, Setiap SPPG Terima Rp500 Juta untuk 12 Hari

Sabtu, 28 Februari 2026 | 02:45

Selengkapnya