Berita

Senator Ted Cruz dan Senator Josh Hawley/Net

Dunia

Tujuh Senat Demokrat Desak Komite Selidiki Peran Dua Senator Republik Yang Ikut Andil Dalam Kerusuhan Capitol

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 08:55 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tujuh anggota senat dari Demokrat mengajukan tuntutan terhadap Senator Ted Cruz  dan Senator Josh Hawley pada Kamis (21/1). Mereka meminta Komite Etik Senat untuk menyelidiki apakah kedua senator itu berkoordinasi dengan para pemimpin pro-Trump dalam aksi protes yang menyerang Capitol 6 Januari.

NBC News melaporkan, tujuh senator itu juga mendesak Komite Etik Senat untuk menyelidiki peran dua politikus itu.

Sebelum serangan di Capitol, Hawley dan Cruz mengungkapkan keberatan mereka akan hasil penghitungan suara di negara bagian yang mengalahan Donald Trump.


Dalam surat yang ditujukan kepada para pemimpin panel yaitu Senator Demokrat Chris Coons dan Senator Republik James Lankford, tujuh senator itu juga meminta komite untuk menawarkan rekomendasi disipliner, termasuk teguran dan pemecatan.

Hawley pun bereaksi terhadap tindakan tujuh senat. Dalam sebuah pernyataan hari Kamis, Hawley mengatakan pengaduan tersebut sebagai 'penyalahgunaan yang mencolok dari proses etika Senat dan upaya mencolok untuk menuntut balas dendam partisan'.

Pihak berwenang masih terus menyelidiki ratusan orang yang terkait dengan kerusuhan Capitol Hill yang dilakukan massa pro-Trump, termasuk kemungkinan kaitannya dengan pejabat tinggi Partai Republik yang ikut mendukung gerakan penyerangan itu.

Jaksa federal mengatakan awal bulan ini bahwa mereka telah melihat semua orang yang terlibat dalam kerusuhan, termasuk peran yang dimainkan Trump.

Jaksa Agung Distrik Columbia Karl Racine pada Minggu memperingatkan bahwa Trump mungkin dapat didakwa oleh jaksa penuntut kota dengan pelanggaran ringan, dengan hukuman maksimum enam bulan penjara atas dorongannya mengerahkan massa.

Tujuh senat mengatakan, "Senat memiliki kekuasaan eksklusif untuk menentukan apakah tindakan (Hawley dan Cruz) melanggar aturan etika. Senat juga memiliki kekuasaan untuk menyelidiki lebih lanjut tindakan yang mungkin tidak kita sadari yang mungkin telah melanggar aturan ini, dan untuk mempertimbangkan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya