Demokrat Peringatkan Pemerintah, Jangan Tilep Bantuan Bencana Seperti Bansos Covid-19

Kebijakan pemerintah terkait penanganan bencana alam di sejumlah wilayah harus dijakankan tegak lurus dan tak dicampuri kepentingan politik yang justru menganggu kecepatan penanganan.

Hal tersebut ditegaskan politisi Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin dalam Tanya Jawab Cak Ulung yang digelar Kantor Berita Politik RMOL bertema 'membaca bencana lewat politik' secara virtual, Kamis (21/1).

Menurut Didi, hal tersebut penting dilakukan pemerintah untuk menghindari praktik rasuah yang sebelumnya terjadi dalam penanganan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 oleh Kementerian Sosial era Juliari Batubara.

"Kalau kemarin bencana Covid-19 sudah membuat ada korupsi yang melibatkan Mensos (Juliari Batubara). Semoga jangan lagi (terjadi korupsi) pada bencana alam ini," kata Didi.

Ia mengamini dalam setiap perencanaan penanganan korban bencana alam turut melibatkan kebijakan politik. Namun demikian, kebijakan politik ini harus dilakukan dengan ketulusan tanpa adanya tarik-menarik kepentingan politik.

"Kita harus mengedepankan aspek kemanusiaan untuk memberikan pertolongan segera kepada para korban," tegasnya.

Selain Didi Irawadi, turut hadir pula beberapa tokoh dalam diskusi virtual Tanya Jawab Cak Ulung, seperti Manajer Kampanye Pangan, Air, dan Ekosistem Esensial Walhi, Wahyu Perdana, deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMi) serta para peserta lain.