Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta Liberti Sitinjak/Net
Kalangan politisi Senayan mendukung Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk segera mencopot Kepala Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kanwilkumham) DKI Jakarta Liberti Sitinjak.
Pasalnya, rentetan masalah dan kasus yang terus muncul di wilayah Kanwilkumham DKI. Untuk itu tindakan tegas harus segera diambil.
Anggota Komisi III DPR RI, Supriyansyah yang mendukung dan meminta Yasonna untuk bergerak cepat. Dimana Menkumham harus bertindak lebih tegas lagi kepada jajarannya.
"Saya kira dengan rentetan kasus yang terjadi tahun 2020 kemarin, Menkumham harus segera tindak dengan mengganti kepala Kanwilkumham DKI," kata politisi Partai Golkar ini, Kamis (21/1).
Dijelaskan Supriyansyah, selama ini memang penindakan pelanggaran hanya sampai setingkat Kepala Lapas maupun Kepala Rutan yang menjabat. Seharusnya, pucuk pimpinan yang ada di tingkat daerah pun perlu dilakukan evaluasi juga.
"Karena hal itu juga demi membuat lapas menjadi lebih baik. Dan semoga di awal tahun 2021 ini sudah bisa dimulai inspeksi ke semua daerah," ucapnya.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah sebelumnya juga meminta Menkumham segera mengambil sikap untuk mengganti kepala Kanwilkumham DKI. Hal itu untuk menyelamatkan citra Kemenkumham yang sebelumnya terus diterjang berbagai isu negatif.
"Ganti kakanwil DKI untuk membersihkan masalah narkoba yang kerap muncul di pemasyarakatan. Apa yang salah, kenapa napi terus terlibat narkoba," katanya beberapa waktu lalu.
Jelas Trubus, sejak pucuk pimpinan kakanwilkumham DKI dipegang Liberti Sitinjak, berbagai masalah muncul. Mulai dari masalah narkoba, bilik penjara yang disulap menjadi "apotik" atau tempat jual beli sabu, pengendali narkoba, dan lain-lain.
"Bahkan sebelumnya ada pemasangan AC di kamar napi, hingga pemerasan napi terjadi dalam kurun waktu setahun," ujarnya.
Untuk kasus pabrik ekstasi dilakukan oleh napi rutan Salemba atas nama Ami Utomo yang kala itu menggemparkan. Pasalnya, dengan leluasanya dia menyewa kamar rumah sakit yang disulap menjadi pabrik ekstasi.
"Dugaan kami, aksi itu juga sudah sepengetahuan dari kakanwilkumham DKI. Karena napi yang sakit itu harusnya dirawat di RS Pengayoman," ungkapnya.
Bahkan, gelombang atas hal itu juga disuarakan oleh Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (Gempa) yang menggeruduk Kantor Kemenkumham, di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (20/1). Mereka menuntut Menteri Yasonna untuk segera mencopot Kakanwilkumham DKI Liberti Sitinjak.
Kordinator Aksi, Albar mengatakan, aksi yang dilakukan pihaknya karena menilai lapas dan rutan yang ada di ibukota semakin bobrok. Dan Liberty Sitinjak yang merupakan pimpinannya wajib dicopot.
Catatan Gempa, sejak dipimpin oleh Sitinjak sejak Februari 2020, berbagai masalah muncul. Hal itu diyakini mencoreng wajah Kemenkumham atas berbagai persoalan yang ada.
"Apabila ini tidak dikabulkan berarti bener dugaan orang-orang banyak bahwa ada hubungan Menteri dengan Liberti Sitinjak sebagai Kakanwilkumham DKI," ujar Albar dalam aksinya kemarin.
