Berita

Presiden Jor Biden saat mengambil sumpah [ada hari pelantikannya, Rabu 20 Januari 2021Net

Dunia

Survei: Mayoritas Orang Arab Minta Biden Tinggalkan Kebijakan Timur Tengah Era Obama

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 12:33 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Presiden AS Joe Biden di masa awal pemerintahannya dihadapkan kepada tantangan mengenai Timur Tengah. Banyak orang di wilayah itu yang skeptis bahwa AS tidak akan mengubah perlakukannya walau saat ini dipimpin oleh presiden baru.

Survei pan-Arab yang dilakukan pada akhir September tahun lalu oleh Arab News yang bekerja sama dengan YouGov, mendapatkan hasil bahwa sebanyak 49 persen responden mengatakan baik Biden maupun Trump sama tidak baiknya untuk wilayah tersebut.

Sementara mayoritas responden yaitu 58 persen, mengatakan bahwa Biden harus membuang pendekatan ala Obama ke Timur Tengah.


Ini bukan berarti Biden tidak bisa lepas dari warisan pemerintahan Obama, di mana ia menjabat sebagai wakil presiden selama dua periode. Responden berharap penasihat Biden mendengarkan pandangan dari kawasan Arab dalam membentuk kebijakan Timur Tengahnya.

Diberitakan Arab News, Kamis (21/19), dari survei yang dilakukan kepada orang-orang di 18 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara, menunjukkan bahwa kebijakan Obama tetap tidak populer di kalangan orang Arab yang kecewa dengan kegagalannya memberikan ‘awal baru’ yang dia janjikan dalam pidatonya di Universitas Kairo pada 2009.

Dalam studi ‘The 2020 US Elections - What do Arabs want?’, yang diterbitkan pada 25 Oktober 2020, juga menunjukkan bahwa 44 persen orang Arab memandang pemberdayaan pemuda sebagai pendorong utama pembangunan global dan percaya itu harus menjadi prioritas bagi Pemerintahan Biden.

Kekecewaan orang Arab terhadap pemerintahan Trump bisa dimengerti. Pada Januari 2017, ia menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga negara asing dari tujuh negara mayoritas Muslim mengunjungi AS selama 90 hari. Larangan itu menangguhkan masuknya semua pengungsi Suriah tanpa batas waktu, dan melarang pengungsi lain masuk ke AS selama 120 hari.

Konon, ada kebijakan era Trump yang akan memberi Biden kekuatan alam menghadapi pesaing strategis dan aktor jahat, yaitu soal kebijakan AS terhadap Iran. Sebagian besar responden survei pan-Arab yaitu 49 persen di Arab Saudi, 53 persen di Irak dan 54 persen di Yaman, lebih memilih mempertahankan sanksi ketat dan postur perang Trump.

Perlu dicatat bahwa responden di Irak dan Yaman - dua negara yang memiliki hubungan intim dengan Iran dalam artian mereka dibanjiri oleh aktor non-negara yang dikendalikan oleh Teheran - sangat mendukung untuk mempertahankan garis keras.

Survei tersebut memang menunjukkan pandangan Arab yang beragam tentang pembunuhan komandan militer Iran yang kuat pada Januari 2020, Qassem Soleimani, kepala Pasukan Quds, divisi Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran yang bertanggung jawab atas operasi militer dan klandestin ekstrateritorial.

Namun demikian, secara keseluruhan, temuan tersebut menunjukkan penolakan luas terhadap strategi Presiden Obama dalam menangani ambisi Iran melalui perjanjian nuklir 2015, atau Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), sambil menutup mata terhadap rencana regional dan agenda ekspansionisnya.

Kesepakatan nuklir dipandang oleh Israel dan sekutu Arab Washington sebagai memberikan kebebasan kepada IRGC untuk menciptakan malapetaka di Suriah, Yaman, Irak, Lebanon, dan Palestina.

Trump menarik AS dari JCPOA pada tahun 2017 dan menerapkan kebijakan ‘tekanan maksimum’ yang secara luas dianggap telah menempatkan Teheran dalam posisi defensif, baik secara strategis maupun finansial.

Menteri Luar Negeri AS pilihan Biden, Anthony Blinken, mengatakan pada sidang konfirmasinya di depan Komite Hubungan Luar Negeri Senat minggu ini bahwa pemerintahan baru memiliki "tanggung jawab mendesak" untuk melakukan apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan Iran memperoleh senjata nuklir.

Dia menambahkan bahwa kesepakatan baru dapat mengatasi "aktivitas destabilisasi" Iran di kawasan itu serta misilnya.

Seperti yang ditulis Nadim Shehadi, rekan pengamat Chatham House di London, baru-baru ini, "Iran memiliki strategi perang terus-menerus yang jelas melawan AS dan, melalui proxy IRGC-nya, negara yang runtuh, membangun lembaga alternatif dan mendapatkan kendali."

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya