Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi/Net

Politik

Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 07:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pertambahan area perkebunan yang cukup signifikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) ternyata tidak berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat di sana.

Berdasarkan data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), area perkebunan meluas hingga 219 ribu hektare selama kurun 10 tahun terakhir. Sementara luas hutan mengalami penurunan mencapai 129 ribu hektare, dengan rincian hutan primer berkurang sebesar 13 ribu hektare dan hutan sekunder 116 ribu hektare.

Baca: Data Lapan: Hutan Di Kalsel Menyusut 129 Ribu Hektare Dan Perkebunan Meluas 219 Ribu Hektare


Namun data ini, kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Melihat peta perkebunan meluas, di atas kertas kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Tapi dilihat secara mata kasat, kehidupan rakyat di Kalsel tetap melarat,” tuturnya lewat akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Kamis (21/1).

Menurutnya, fenomena banjir yang melanda 10 kabupaten di Kalsel menjadi tanda bahwa manfaat perkebunan yang meluas itu tidak menetes ke rakyat. Semua diangkut oleh kelompok tertentu dan rakyat ketiban kerusakan lingkungan.

“Manfaat perkebunan disedot oligarki ke pusat. Yang rakyat dapat hanya mudharat. Banjir. Longsor,” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya