Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi/Net

Politik

Manfaat Perkebunan Disedot Oligarki, Rakyat Kalsel Hanya Dapat Mudharat

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 07:46 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pertambahan area perkebunan yang cukup signifikan di Kalimantan Selatan (Kalsel) ternyata tidak berbanding lurus dengan kehidupan masyarakat di sana.

Berdasarkan data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), area perkebunan meluas hingga 219 ribu hektare selama kurun 10 tahun terakhir. Sementara luas hutan mengalami penurunan mencapai 129 ribu hektare, dengan rincian hutan primer berkurang sebesar 13 ribu hektare dan hutan sekunder 116 ribu hektare.

Baca: Data Lapan: Hutan Di Kalsel Menyusut 129 Ribu Hektare Dan Perkebunan Meluas 219 Ribu Hektare


Namun data ini, kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Selatan.

“Melihat peta perkebunan meluas, di atas kertas kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Tapi dilihat secara mata kasat, kehidupan rakyat di Kalsel tetap melarat,” tuturnya lewat akun Twitter pribadinya sesaat lalu, Kamis (21/1).

Menurutnya, fenomena banjir yang melanda 10 kabupaten di Kalsel menjadi tanda bahwa manfaat perkebunan yang meluas itu tidak menetes ke rakyat. Semua diangkut oleh kelompok tertentu dan rakyat ketiban kerusakan lingkungan.

“Manfaat perkebunan disedot oligarki ke pusat. Yang rakyat dapat hanya mudharat. Banjir. Longsor,” tutupnya.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya