Berita

Menteri Keuangan kabinet Joe Biden Janet Yellen/Net

Dunia

Menkeu AS Pilihan Biden Siap Tingkatkan Upaya Lawan Praktik Penyimpangan Ekonomi China

RABU, 20 JANUARI 2021 | 14:26 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menteri Keuangan kabinet Joe Biden, Janet Yellen, mengatakan bahwa pemerintahan AS mendatang siap untuk menggunakan 'berbagai alat' yang diperlukan untuk mengekang penyimpangan ekonomi China, termasuk investasi besar dalam ekonomi AS.

Pernyataan mantan ketua Federal Reserve tersebut disampaikan dalam sidang konfirmasi di depan Komite Keuangan Senat pada Selasa (19/1).

Dalam pernyataannya, Yellen mengkritik pemerintah China atas tindakan yang telah banyak dikecam oleh para ekonom dan komunitas internasional, termasuk membuang produk murah di pasar luar negeri, secara ilegal mensubsidi perusahaan domestik, memberlakukan hambatan perdagangan, dan mencuri kekayaan intelektual.


"Kami perlu mengambil tindakan -terhadap- China yang kejam, tidak adil dan ilegal," katanya, seraya menyebut China sebagai "pesaing strategis terpenting kami," seperti dikutip dari The Hill, Rabu (20/1).

Namun demikian, Yellen tidak merinci tindakan apa yang akan diambilnya atau Presiden terpilih Joe Biden untuk mengekang praktik ekonomi China, dia juga tidak menyebutkan apakah pemerintah akan tetap menerapkan tarif Presiden Trump pada barang-barang China.

Sejauh ini Biden sendiri telah menolak untuk mengatakan apakah dia akan mempertahankan, mencabut atau menyesuaikan tarif Trump pada produk-produk China senilai miliaran dolar. Dia juga tidak banyak bicara tentang tindakan lain apa yang akan dia ambil untuk mengekang praktik tidak adil yang sudah berlangsung lama di China.

Berbeda dengan Trump, yang terkenal dengan negosiasi sepihak dan gaya agresifnya, Yellen justru mengatakan bahwa AS harus bekerja dengan sekutu untuk menghadapi Beijing.

"Saya yakin kita harus mencoba mengatasi praktik perdagangan yang tidak adil, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah bekerja dengan sekutu kita daripada secara sepihak," kata Yellen.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Rechta Institute: Muktamar NU Bersih Dari Politik Uang dan Balas Budi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:16

Ucapan Budi Arie Soal Percepatan Pemilu 2029 Tak Bisa Dimaafkan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:02

Nasaruddin Umar Pilih Jadi Menag Ketimbang Maju Ketum PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 12:01

PLN Siap Serap Listrik dari PSEL Bekasi, Capai 223.584 MWh per Tahun

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:51

Muktamar NU Turut Bahas RUU Perampasan Aset

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:40

Polisi Sebut Kelompok Perusuh Rusak Fasilitas Umum Usai Demo di Gedung DPR/MPR

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:34

Polda Metro Pastikan Aktivitas Warga Tetap Berjalan Pascademonstrasi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:26

PLTS 100 GWp Diluncurkan, PLN Siap Percepat Swasembada Energi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 11:11

Emas Antam Turun Lagi, Termurah Rp1,4 Juta

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:57

Legislator Aceh soal Blok Andaman: Rujukannya Harus Pasal 33 UUD 1945

Jumat, 28 Agustus 2026 | 10:40

Selengkapnya