Berita

Pembalakan hutan/Net

Nusantara

Data Lapan: Hutan Di Kalsel Menyusut 129 Ribu Hektare Dan Perkebunan Meluas 219 Ribu Hektare

RABU, 20 JANUARI 2021 | 09:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penyebab banjir di Kalimantan Selatan terus menjadi perdebatan. Ini karena luas cakupan banjir yang menggenang di 10 kabupaten/kota, sementara Presiden Joko Widodo sebatas menyebut penyebab banjir adalah intensitas curah hujan yang tinggi.

Tim tanggap darurat bencana di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) membeberkan bahwa dalam kurun 10 tahun terakhir terjadi pengurangan luas area hutan primer dan sekunder yang signifikan di Kalimantan Selatan.

Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di Lapan, Rokhis Khomarudin menjelaskan bahwa di rentang tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan sebesar 129 ribu hektare. Di mana hutan primer berkurang sebesar 13 ribu hektare dan hutan sekunder 116 ribu hektare.


Selain itu, sawah dan semak belukar masing-masing 146 ribu hektare dan 47 ribu hektare.

Tidak hanya itu, Lapan juga merekam bahwa area perkebunan meluas cukup signifikan yaitu 219 ribu hektare.

"Perubahan penutup lahan dalam 10 tahun ini dapat memberikan gambaran kemungkinan terjadinya banjir di DAS Barito, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari," kata Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lapan, M. Rokhis Khomaruddin kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Namun demikian, Rokhis tidak memungkiri bahwa curah hujan pada 12 hingga 13 Januari 2020 memang sangat lebat di Kalsel.

Sementara itu, data Lapan juga menyebutkan bahwa total area perkebunan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito kini mencapai 650 ribu hektare. Sedangkan luas hutan di DAS tersebut mencapai 4,5 juta hektare. Artinya, perkebunan telah menghabiskan 12 hingga 14 persen dari keseluruhan area.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya