Berita

Pembalakan hutan/Net

Nusantara

Data Lapan: Hutan Di Kalsel Menyusut 129 Ribu Hektare Dan Perkebunan Meluas 219 Ribu Hektare

RABU, 20 JANUARI 2021 | 09:55 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penyebab banjir di Kalimantan Selatan terus menjadi perdebatan. Ini karena luas cakupan banjir yang menggenang di 10 kabupaten/kota, sementara Presiden Joko Widodo sebatas menyebut penyebab banjir adalah intensitas curah hujan yang tinggi.

Tim tanggap darurat bencana di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) membeberkan bahwa dalam kurun 10 tahun terakhir terjadi pengurangan luas area hutan primer dan sekunder yang signifikan di Kalimantan Selatan.

Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh di Lapan, Rokhis Khomarudin menjelaskan bahwa di rentang tahun 2010 hingga 2020 terjadi penurunan luas hutan sebesar 129 ribu hektare. Di mana hutan primer berkurang sebesar 13 ribu hektare dan hutan sekunder 116 ribu hektare.

Selain itu, sawah dan semak belukar masing-masing 146 ribu hektare dan 47 ribu hektare.

Tidak hanya itu, Lapan juga merekam bahwa area perkebunan meluas cukup signifikan yaitu 219 ribu hektare.

"Perubahan penutup lahan dalam 10 tahun ini dapat memberikan gambaran kemungkinan terjadinya banjir di DAS Barito, sehingga dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mendukung upaya mitigasi bencana banjir di kemudian hari," kata Kepala Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Lapan, M. Rokhis Khomaruddin kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Namun demikian, Rokhis tidak memungkiri bahwa curah hujan pada 12 hingga 13 Januari 2020 memang sangat lebat di Kalsel.

Sementara itu, data Lapan juga menyebutkan bahwa total area perkebunan di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito kini mencapai 650 ribu hektare. Sedangkan luas hutan di DAS tersebut mencapai 4,5 juta hektare. Artinya, perkebunan telah menghabiskan 12 hingga 14 persen dari keseluruhan area.

Populer

KPK Ancam Pidana Dokter RSUD Sidoarjo Barat kalau Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Jumat, 19 April 2024 | 19:58

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Resmi Tersangka KPK

Selasa, 16 April 2024 | 07:08

Megawati Bermanuver Menipu Rakyat soal Amicus Curiae

Kamis, 18 April 2024 | 05:35

Sekda Jabar akan Tindak Pelaku Pungli di Masjid Raya Al Jabbar

Rabu, 17 April 2024 | 03:41

Diungkap Pj Gubernur, Persoalan di Masjid Al Jabbar Bukan cuma Pungli

Jumat, 19 April 2024 | 05:01

Halal Bihalal Partai Golkar

Selasa, 16 April 2024 | 01:21

UPDATE

Mudahkan Milenial dan Gen Z Miliki Hunian di Bali, BTN Tawarkan Skema Khusus

Sabtu, 27 April 2024 | 01:36

Sikap Ksatria Prabowo Perlu Ditiru Para Elite Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 01:11

Gus Fawait Resmi Didukung Gerindra Maju Bacabup Jember

Sabtu, 27 April 2024 | 00:59

Rekonsiliasi Prabowo-Megawati Bisa Dinginkan Suhu Politik

Sabtu, 27 April 2024 | 00:31

Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Korupsi PT Timah, 3 Orang Langsung Ditahan

Jumat, 26 April 2024 | 23:55

Menlu RI Luncurkan Buku "Menghadirkan Negara Hingga Ujung Dunia" di HWPA Award 2023

Jumat, 26 April 2024 | 23:37

Indonesia Tim Pertama yang Jebol Gawang Korsel, Pimpinan Komisi X: Prestasi yang Patut Diapresiasi

Jumat, 26 April 2024 | 23:33

Konfrontasi Barat Semakin Masif, Rusia Ajak Sekutu Asia Sering-sering Latihan Militer

Jumat, 26 April 2024 | 23:21

Menlu RI: Jumlah Kasus WNI di Luar Negeri Melonjak 50 Persen Jadi 53.598

Jumat, 26 April 2024 | 23:06

Ubedilah: 26 Tahun Reformasi, Demokrasi Memburuk

Jumat, 26 April 2024 | 23:01

Selengkapnya