Berita

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto saat menjalani donor plasma konvalesen/Net

Politik

Iwan Sumule: Rakyat Diminta Jujur Sementara Airlangga Tidak Jujur Soal Tes Corona

SELASA, 19 JANUARI 2021 | 16:05 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Sikap Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto yang “menyembunyikan” riwayat pernah terinfeksi corona terus menuai kritik dari masyarakat.

Disebut “menyembunyikan” karena pihak istana melalui Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengaku belum pernah mendapat pemberitahuan resmi bahwa Airlangga terkena Covid-19.

Sementara pada hari ini, Airlangga mengikuti donor plasma konvalesen yang digelar Palang Merah Indonesia (PMI). Donor ini sendiri diperuntukkan bagi mereka yang pernah terinfeksi Covid-19.


Secara terang benderang, ketua umum Partai Golkar itu juga menegaskan bahwa keikutsertaannya dalam donor merupakan ungkapan rasa syukur karena mampu bertahan dari serangan Covid-19.

Di satu sisi, Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule menilai apa yang dilakukan Menko Perekonomian itu bagian dari ketidakjujuran pejabat negara.  

“Tak jujur! Airlangga Hartarto pernah positif Cavid-19, karena jadi pendonor plasma konvalesen. Donor ini hanya bagi yang pernah terinfeksi Covid-19,” ujarnya kepada redaksi, Selasa (19/1).

Di satu sisi dia juga membandingkan kasus Airlangga dengan apa yang dialami oleh Habib Rizieq Shihab (HRS). Di mana HRS kini ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas dugaan pidana menghalangi atau menghambat penanganan wabah penyakit menular terkait pengambilan uji swab.

Dalam kasus tersebut, HRS dinilai tidak mau memberikan hasil tes Covid-19 kepada pemerintah untuk pendataan. Termasuk kepentingan untuk melakukan tracing.

“Tak adil pula! Sementara rakyat diminta jujur, bahkan HRS ditersangkakan polisi, karena tak mau beri tahu hasil tes Covid-19,” demikian Iwan Sumule.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya