Berita

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin/Repro

Politik

Mesti ‘Setor’ Ke Partai, Menteri Dari Parpol Rentan Korupsi

SELASA, 19 JANUARI 2021 | 15:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kasus dugaan korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 yang menjerat eks Menteri Sosial, Juliari Batubara, makin memanas ketika ada 2 kader PDI Perjuangan disebut-sebut ikut masuk dalam pusaran korupsi.

Ketua Komisi III DPR, Herman Hery, dan anggota Komisi II DPR, Ihsan Yunus, yang sama-sama anggota fraksi PDIP adalah dua nama tersebut. Keduanya terseret lantaran sejumlah vendor bansos terafiliasi kepada dua orang kader banteng itu.

Dalam pandangan pengamat politik, Ujang Komarudin, kedua nama tersebut memungkinkan ikut terseret kasus korupsi Juliari Batubara. Pasalnya, dalam analisisnya, menteri dari parpol itu rentan terhadap praktik korupsi.


“Menteri dari parpol memang rentan korupsi. Karena mesti 'setor' ke partai. Biasanya menteri dari parpol bisa dijadikan 'ATM' oleh parpol,” kata Ujang kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/1).

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini mengaku tak heran jika nama Herman Hery dan Ihsan Yunus ikut terbawa dalam kasus Juliari Batubara.

“Tak aneh dan tak heran jika KPK mengendus ada dugaan dana aliran korupsi bansos mengalir ke petinggi partai,” imbuhnya.

Lebih jauh lagi, citra Jokowi sebagai kader banteng juga akan ikut tercemar, lantaran menteri dari partainya digarap KPK. Terlebih ada kader PDIP lain yang disebut ikut terseret, meski belum dibuktikan.

“Citra Jokowi juga bisa rusak karena korupsi yang dilakukan oleh menteri dari PDIP dan oleh petinggi PDIP lainnya. Karena bagaimanapun Jokowi ada dalam naungan PDIP,” tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Nama Elon Musk hingga Eks Pangeran Inggris Muncul dalam Dokumen Epstein

Minggu, 01 Februari 2026 | 14:00

Said Didu Ungkap Isu Sensitif yang Dibahas Prabowo di K4

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:46

Pengoperasian RDF Plant Rorotan Prioritaskan Keselamatan Warga

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:18

Presiden Harus Pastikan Kader Masuk Pemerintahan untuk Perbaikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 13:03

Danantara Bantah Isu Rombak Direksi Himbara

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:45

Ada Kecemasan di Balik Pidato Jokowi

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:25

PLN Catat Penjualan Listrik 317,69 TWh, Naik 3,75 Persen Sepanjang 2025

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:07

Proses Hukum Berlanjut Meski Uang Pemerasan Perangkat Desa di Pati Dikembalikan

Minggu, 01 Februari 2026 | 12:03

Presiden Sementara Venezuela Janjikan Amnesti untuk Ratusan Tahanan Politik

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:27

Kelola 1,7 Juta Hektare, Agrinas Palma Fokus Bangun Fondasi Sawit Berkelanjutan

Minggu, 01 Februari 2026 | 11:13

Selengkapnya