Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian/Net
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk proaktif menghadapi potensi bencana alam.
Hal itu disampaikan Mendagri usai Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Senin (18/01).
Tidak hanya itu, Mendagri juga telah mengeluarkan Surat Edaran terkait potensi bencana hidrometeorologi.
Menurutnya, pemda perlu meningkatkan kewaspadaan dan mengaktifkan serta memobilisasi segala kekuatan dalam rangka penanggulangan bencana, termasuk menyiapkan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga (BTT) disamping dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
"Nah, ini harus diantisipasi oleh pemerintah daerah, tidak hanya kalau sudah terjadi, tapi sebelum itu (terjadi) sudah diantisipasi. Surat edaran sudah saya kirim, tapi pada kesempatan ini saya sampaikan, teman-teman kepala daerah jangan merespon, jangan bersikap responsif, pada (saat) sudah kejadian, tetapi harus bersikap proaktif antisipatif," kata mantan Kapolri itu.
Adapun menurut Badan Meteorlogi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), bencana berasal dari perubahan cuaca, banjir, curah hujan yang tinggi yang dapat mengakibatkan banjir, longsor, dan lain-lain.
"Kemudian juga mungkin bencana alam, earthquake, gempa dan juga letusan gunung berapi volcanic eruption (letusan gunung)," ujarnya.
Kemudian, Mendagri juga mengingatkan soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tidak perlu dialihfungsikan apabila daerah sudah termasuk dalam kategori wilayah hijau dan terlindungi.
"Perlu kita garisbawahi betul, taati betul RTRW rencana tata ruang wilayah itu, desain wilayah. Kalau wilayah itu wilayah hijau, terlindung, ya jangan diubah, dialihfungsikan karena bisa nanti terjadi longsor, terjadi banjir, ini perlu adanya kegiatan-kegiatan penghijauan kembali, reboisasi," katanya.
