Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati/Net

Politik

6 Dari 7 Vaksin Yang Akan Digunakan Harus Tetap Mendapat EUA BPOM

MINGGU, 17 JANUARI 2021 | 13:49 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pemerintah terus diingatkan untuk memastikan keamanan, efikasi, dan mutu vaksin saat vaksinasi. Terlebih Kementerian Kesehatan akan menggunakan tujuh vaksin Covid-19, yakni Sinovac, Novavax, COVAX, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm dan Pfizer dengan total kebutuhan 426,8 juta dosis.

Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidayati mengingatkan bahwa saat proses vaksinasi gelombang pertama 13 Januari 2021 dilakukan, baru vaksin Sinovac yang sudah memiliki izin edar BPOM dan fatwa halal dari MUI.

"Sementara menurut timeline, Emergency Use Authorization (EUA) vaksin AstraZeneca dari BPOM baru akan keluar April 2021. Sementara Novavac, COVAX dan Pfizer belum ada laporan terkait timeline keluarnya EUA dari BPOM. Meski efikasi di luar negeri sudah muncul, BPOM tetap harus mengeluarkan EUA saat vaksin ini disuntikkan ke publik," terang Mufida kepada wartawan, Minggu (17/1)

Ketua DPP PKS ini mengingatkan, efikasi sinovac di beberapa negara berbeda-beda dengan Indonesia. Sehingga, vaksin lain yang akan digunakan juga mesti melewati standar uji klinis dari BPOM.

"Intinya kita tidak bisa main-main dengan keamanan dan mutu vaksin salah satunya dengan ditunjukkan lewat efikasi dan juga fatwa halal dari MUI," tuturnya.

Wakil Sekretaris Fraksi PKS ini menyebut, informasi yang terang benderang terkait keamanan vaksin di awal akan membuat kepercayaan masyarakat akan semakin meningkat.

"Jika tahapan dilakukan dengan benar dan terbuka, kepercayaan publik untuk mau menerima vaksin akan terbangun," ujarnya.

Mufida juga meminta proses distribusi vaksin harus melibatkan kesiapan pemerintah daerah. Ia mendapat laporan beberapa daerah tidak memiliki standar tempat penyimpanan vaksin yang memadai.

Terlebih saat ini terjadi banyak bencana alam di Indonesia dan beberapa akses transportasi tertutup. Mufida menekankan, distribusi obat tetap harus menggunakan standar Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)

"Mitigasi penyaluran vaksin ini harus memperhitungkan semua kemungkinan, termasuk bencana alam. Sebab proses distribusi vaksin akan terus berlangsung hingga semester pertama 2022,” tandasnya.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Samsudin Pembuat Konten Tukar Pasangan Segera Disidang

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:57

Tutup Penjaringan Cakada Lamteng, PAN Dapatkan 4 Nama

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:45

Gerindra Aceh Optimistis Menangkan Pilkada 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 01:18

Peringatan Hari Buruh Cuma Euforia Tanpa Refleksi

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:55

May Day di Jatim Berjalan Aman dan Kondusif, Kapolda: Alhamdulillah

Kamis, 02 Mei 2024 | 00:15

Cak Imin Sebut Negara Bisa Kolaps Kalau Tak Ada Perubahan Skenario Kerja

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:39

Kuliah Tamu di LSE, Airlangga: Kami On Track Menuju Indonesia Emas 2045

Rabu, 01 Mei 2024 | 23:16

TKN Fanta Minta Prabowo-Gibran Tetap Gandeng Generasi Muda

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:41

Ratusan Pelaku UMKM Diajari Akselerasi Pasar Wirausaha

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:36

Pilgub Jakarta Bisa Bikin PDIP Pusing

Rabu, 01 Mei 2024 | 22:22

Selengkapnya