Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena/Net

Politik

Pimpinan Komisi IX: Meski Sudah Ada Vaksin, Pola Penanganan Kebijakan Pandemi Perlu Pembenahan

SABTU, 16 JANUARI 2021 | 13:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring proses vaksinasi Covid-19 sudah mulai berjalan, upaya menegakkan protokol kesehatan untuk menekan angka kasus Covid-19 harus tetap dilakukan.

Sebab, vaksin bukanlah satu-satunya hal yang paling utama untuk mengentaskan pandemi Covid-19.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Smart FM bertajuk "Bagaimanapun Vaksin Sudah Dimulai", Sabtu (16/1).


"Vaksin ini bukan resep tunggal dan utama. Karena dia mengurus masih di wilayah hilir sebenarnya. Walaupun ini adalah aspek pencegahan karena ini dilakukan oleh temen-temen kesehatan," ujar Melki.

Atas dasar itu, Melki telah mengusulkan agar terus menerus ada perbaikan kebijakan yang komprehensif dalam menangani pagebluk virus corona. Hal itu dapat dilihat dari jumlah peningkatan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir.

"Saat ini kami sudah mengusulkan sebenarnya adalah kita harus memperbaiki pola penanganan kebijakan pandemi Covid-19 di negeri ini secara komperhensif dari hulu ke hilir," tuturnya.

"Tapi, yang paling utama kalau kita melihat angka 3 hari berturut-turut ini. Kita mencetak hattrick 3 hari lalu 11 ribuan (kasus Covid-19), 2 hari lalu 11 ribuan, kemarin 12 ribuan. Spesimen kurang lebih 60 ribuan yang dicek. Bisa dibayangkan kalau kita punya pengecekannya ratusan ribu berarti kenaikannya juga pasti tinggi," sambungnya.

Menurut politikus Golkar ini, ketika vaksinasi tidak diikuti dengan protokol kesehatan maka persoalan di hulu akan tetap terjadi.

Selain itu, untuk mengatasi kondisi pandemi Covid-19 di tanah yang masih terjadi peningkatan juga tidak bisa hanya Pemerintah yang bekerja.

"Nah dengan kondisi semacam ini kita tidak lagi cuma bisa berharap dan mendorong hanya pemerintah saja yang bekerja. Apalagi hanya tenaga kesehatan saja yang bekerja di sektor hilir RS, puskesmas, dan lainnya," tandasnya.

Narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih, Epidemiolog, University of North Carolina, USA Juhaeri Mukhtar, Senior Biostatistician, European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EU Baktiar Hasan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pakar HTN Sambut Baik Putusan MK Perkuat Kedudukan Hasil Audit BPK

Selasa, 21 April 2026 | 18:18

Refly Harun soal Info P21 Kasus Ijazah Jokowi: Itu Ngarang!

Selasa, 21 April 2026 | 18:17

Efek Domino MBG, Pendapatan Petani Naik 60 Persen

Selasa, 21 April 2026 | 18:13

Hadiah Hari Kartini: Pengesahan UU PPRT Lindungi Pahlawan Domestik

Selasa, 21 April 2026 | 18:04

Staf PBNU Mangkir dari Panggilan, KPK Siap Jadwal Ulang

Selasa, 21 April 2026 | 17:52

RUU PPRT Disahkan DPR Bukti Perempuan Hadir di Parlemen

Selasa, 21 April 2026 | 17:43

Peringati Hari Kartini, KPP: Perempuan Harus Aktif dari Suara ke Aksi

Selasa, 21 April 2026 | 17:42

Huawei Rilis Pura 90 Series, Ini Spesifikasi, Fitur Kamera, dan Harganya

Selasa, 21 April 2026 | 17:16

Staf Orang Kepercayaan Maidi Dicecar KPK soal Penampungan Dana CSR

Selasa, 21 April 2026 | 17:13

13 WNI Jadi Korban Kebakaran 1.000 Rumah Apung di Malaysia

Selasa, 21 April 2026 | 17:10

Selengkapnya