Berita

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena/Net

Politik

Pimpinan Komisi IX: Meski Sudah Ada Vaksin, Pola Penanganan Kebijakan Pandemi Perlu Pembenahan

SABTU, 16 JANUARI 2021 | 13:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Seiring proses vaksinasi Covid-19 sudah mulai berjalan, upaya menegakkan protokol kesehatan untuk menekan angka kasus Covid-19 harus tetap dilakukan.

Sebab, vaksin bukanlah satu-satunya hal yang paling utama untuk mengentaskan pandemi Covid-19.

Begitu disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melkiades Laka Lena saat menjadi narasumber dalam serial diskusi daring Smart FM bertajuk "Bagaimanapun Vaksin Sudah Dimulai", Sabtu (16/1).

"Vaksin ini bukan resep tunggal dan utama. Karena dia mengurus masih di wilayah hilir sebenarnya. Walaupun ini adalah aspek pencegahan karena ini dilakukan oleh temen-temen kesehatan," ujar Melki.

Atas dasar itu, Melki telah mengusulkan agar terus menerus ada perbaikan kebijakan yang komprehensif dalam menangani pagebluk virus corona. Hal itu dapat dilihat dari jumlah peningkatan kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir.

"Saat ini kami sudah mengusulkan sebenarnya adalah kita harus memperbaiki pola penanganan kebijakan pandemi Covid-19 di negeri ini secara komperhensif dari hulu ke hilir," tuturnya.

"Tapi, yang paling utama kalau kita melihat angka 3 hari berturut-turut ini. Kita mencetak hattrick 3 hari lalu 11 ribuan (kasus Covid-19), 2 hari lalu 11 ribuan, kemarin 12 ribuan. Spesimen kurang lebih 60 ribuan yang dicek. Bisa dibayangkan kalau kita punya pengecekannya ratusan ribu berarti kenaikannya juga pasti tinggi," sambungnya.

Menurut politikus Golkar ini, ketika vaksinasi tidak diikuti dengan protokol kesehatan maka persoalan di hulu akan tetap terjadi.

Selain itu, untuk mengatasi kondisi pandemi Covid-19 di tanah yang masih terjadi peningkatan juga tidak bisa hanya Pemerintah yang bekerja.

"Nah dengan kondisi semacam ini kita tidak lagi cuma bisa berharap dan mendorong hanya pemerintah saja yang bekerja. Apalagi hanya tenaga kesehatan saja yang bekerja di sektor hilir RS, puskesmas, dan lainnya," tandasnya.

Narasumber lain dalam diskusi daring tersebut yakni Ketua Umum PB IDI Daeng M Faqih, Epidemiolog, University of North Carolina, USA Juhaeri Mukhtar, Senior Biostatistician, European Organisation for Research and Treatment of Cancer, EU Baktiar Hasan.

Populer

Rocky Gerung Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi

Minggu, 19 Mei 2024 | 03:46

Pengamat: Jangan Semua Putusan MK Dikaitkan Unsur Politis

Senin, 20 Mei 2024 | 22:19

Dulu Berjaya Kini Terancam Bangkrut, Saham Taxi Hanya Rp2 Perak

Sabtu, 18 Mei 2024 | 08:05

Produksi Film Porno, Siskaeee Cs Segera Disidang

Rabu, 22 Mei 2024 | 13:49

Topeng Mega-Hasto, Rakus dan Berbohong

Kamis, 23 Mei 2024 | 18:03

IAW Desak KPK Periksa Gubernur Jakarta, Sumbar, Banten, dan Jateng

Senin, 20 Mei 2024 | 15:17

Pj Gubernur Jabar Optimistis Polisi Mampu Usut Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Kamis, 23 Mei 2024 | 06:48

UPDATE

Jabar Contoh Penggunaan Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi

Selasa, 28 Mei 2024 | 07:55

5 Tersangka Pembuat Plat Nomor Palsu DPR Dicokok

Selasa, 28 Mei 2024 | 07:48

Dubes Najib: Geopolitik Global Dihadapkan pada Empat Titik Api

Selasa, 28 Mei 2024 | 07:45

Soal "Gantian Posisi Ketum", Megawati Sedang Cek Ombak

Selasa, 28 Mei 2024 | 07:36

Suzhou Kunlene, Perusahaan Film Packaging Indonesia yang Eksis dan Sukses di China

Selasa, 28 Mei 2024 | 07:07

Jabar Bisa Jadi Contoh Penggunaan Aplikasi Layanan Publik Terintegrasi

Selasa, 28 Mei 2024 | 06:33

Disdik DKI Bantah Jual Beli Bangku Kosong

Selasa, 28 Mei 2024 | 06:23

Cuaca Jakarta Diprediksi Cerah Berawan hingga Rabu Dini Hari

Selasa, 28 Mei 2024 | 06:13

Rasyidi Menunggu Perintah PDIP

Selasa, 28 Mei 2024 | 05:40

Ajaib Bagikan Bonus Tambahan 1 Persen dari Portofolio

Selasa, 28 Mei 2024 | 05:25

Selengkapnya