Berita

Kementerian Perdagangan China/Net

Bisnis

AS Larang Impor Kapas Dan Tomat Xinjiang Gara-gara Isu HAM, China: Ini Kebohongan Yang Dibuat-buat

SABTU, 16 JANUARI 2021 | 08:01 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Juru Bicara Kementerian Perdagangan China Gao Feng mengatakan bahwa pemerintahannya sangat menentang campur tangan kasar AS dan sejumlah negara lainnya dalam urusan dalam negeri China.

Hal itu disampaikan Gao sebagai tanggapan atas larangan AS dan sekutu mereka pada kapas dan tomat dari Xinjiang, seraya menambahkan bahwa kerja paksa secara tegas dilarang di China.

AS sebelumnya telah melarang semua produk kapas dan tomat yang diproduksi di Daerah Otonomi Xinjiang, China Barat Laut untuk memasuki negaranya. Tindakan tersebut diambil atas dugaan kerja paksa yang melibatkan Muslim Uighur dan etnis minoritas lainnya di Xinjiang.


Tindakan serupa kemudian diambil Inggris yang belakangan diikuti oleh pemerintah Kanada.

"AS dan sekutu dekatnya membatasi ekspor produk Xinjiang dan menekan lembaga dan perusahaan yang berbasis di Xinjiang berdasarkan informasi dan kebohongan yang dibuat-buat, dan mewakili campur tangan besar dalam urusan dalam negeri China, yang sangat ditentang China," kata Gao, seperti dikutip dari GT, Jumat (15/1).

"Produk kapas dan tomat dari Xinjiang memainkan peran penting dalam rantai pasokan industri global, dan tindakan pembatasan hanya akan memperburuk keamanan rantai pasokan dan menghambat pemulihan ekonomi global," ungkapnya.

Gao kemudian mendesak negara-negara terkait untuk segera menghentikan perbuatan mereka yang menurutnya adalah sebuah kesalahan.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Ramos-Horta Puji Toleransi dan Ketangguhan Rakyat Indonesia

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:17

Polisi Konfirmasi Korban Tewas saat Demo DPR Seorang Pedagang Cermin

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:10

Aturan Turunan UU DKJ Harus Rampung Sebelum Keppres IKN Terbit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:09

Astra Sudah Jangkau 35.726 Warga Lewat 7 Posko Gempa NTT

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:04

Penanganan Karhutla di Riau Jadi Contoh yang Baik

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:01

Budi Arie Pasang Badan Cuci Nama Jokowi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 22:00

Peluncuran Wajah Baru RS Tria Dipa, Hadirkan Teknologi Medis Teranyar

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:57

BI: Daripada Kredit, Mayoritas Bank Parkir Likuiditas di Surat Berharga

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

LPJ Diterima, Gus Yahya Akui Tak Sempurna Pimpin PBNU

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:51

Pengusutan Dugaan Korupsi di Pemkab Bogor Merembet ke Dinas Pendidikan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 21:50

Selengkapnya