Anggota Komisi I DPR RI Sukamta/Net
Komisi I DPR RI meminta pemerintah bertindak lebih tegas dalam menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Permintaan itu disampaikan anggota Komisi I DPR RI Sukamta seiring adanya laporan dari Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang telah mencegat kapal survei milik China di perairan Selat Sunda pada Rabu (13/1).
Menurutnya, pencegatan yang bermula karena adanya laporan keberadaan kapal mencurigakan yang berlayar di wilayah Selat Sunda itu semakin menunjukkan pemerintah tidak serius menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.
"Kapal China ini juga diketahui mematikan Automatic Identification System (AIS) sebanyak 3 kai saat masuk wilayah Indonesia. Ini kan mencurigakan. Semestinya pemerintah bertindak tegas terhadap pihak manapun yang main selundup ke wilayah Indonesia," kata Sukamta.
Menurut politikus PKS ini, tindakan tegas Pemerintah itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Ia bahkan mengusulkan agar tindakan tegas seperti era Menteri KKP Susi Pudjiastuti bisa diberlakukan untuk kapal China itu.
"Jangan hanya digiring dan diawasi, jika perlu ambil langkah seperti Bu Susi Pudjiastuti terhadap kapal nelayan asing yang masuk ke wilayah Indonesia, tenggelamkan!" tegasnya.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS ini meminta meminta Menko Polhukam Mahfud MD dan Menhan Prabowo Subianto segera mengambil tindakan yang tegas dan terukur terhadap pelanggaran yang dilakukan kapal survei China yang mematikan sistem lacak otomatisnya tersebut.
"Dalih pihak kapal survei China menggunakan Hak Lintas Alur Kepulauan sesuai dengan UNCLOS jangan serta merta diterima. Pihak Bakamla mestinya mencegat dan menahan pihak kapal, untuk diinterogasi," tuturnya.
"Bisa saja saat mereka mematikan sistem lacak otomatisnya mereka melakukan kegiatan mata-mata atau tindak kejahatan lainnya seperti penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia. Jadi aneh kalau kapal yang jelas melanggar tidak ditahan," demikian Sukamta.
