Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil saksi terkait kasus dugaan suap bantuan sosial (Bansos) Covid-19 berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020.
Pada hari ini, Jumat (15/1), penyidik memanggil para pihak dari swasta, yaitu Manager PT PERTANI, Muslih.
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka JPB (Juliari Peter Batubara, eks Mensos)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (15/1).
Selain itu, kata Ali, penyidik juga memanggil Ivo Wongkaren selaku swasta. Ivo Wongkaren sendiri saat ini tercatat menjabat sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Mitra Energi Persada (MEP).
Sebelumnya, penyidik juga telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Hartono Laras sebagai saksi untuk tersangka Juliari, Kamis (14/1).
Selain itu kata Ali, pihaknya juga telah memanggil pihak perusahaan yang mendapatkan proyek pengadaan bansos sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020 di hari yang sama dengan saksi Hartono. Yaitu, Muhammad Rakyan Ikram selaku wiraswasta yang disebut-sebut sebagai adik dari anggota Fraksi PDIP DPR RI Ihsan Yunus
Selanjutnya, Radit selaku swasta, dan Andy Hoza Junardy selaku Direktur Utama (Dirut) PT Junatama Foodia Kreasindo.
Namun, Ali belum membeberkan materi yang ditanyakan kepada para saksi tersebut dalam perkara ini.
Penyidik juga telah memanggil beberapa saksi dari pihak Kemensos lainnya maupun perusahaan yang mendapatkan proyek pengadaan bansos. Diantaranya, Pepen Nazaruddin selaku Dirjen LinJamsos Kemensos yang telah diperiksa pasa Senin (21/12) dan Rabu (13/1).
Selanjutnya, Rajif Bachtiar Amin selaku Direktur Keuangan PT Mandala Hamonangan Sude yang diperiksa pada Rabu (23/12) dan Rabu (13/1).
Kemudian, Achmad Gamaludin Moeksin alias Agam selaku Direktur PT Bumi Pangan Digdaya pada Selasa (29/1). Ubayt Kurniawan selaku Dirut PT Famindo Meta Komunika pada Rabu (13/1). Teddy Munawar selaku Dirut PT Anomali Lumbung Artha pada Selasa (12/1).
Dan dua orang Staf PT Tigapilar Agro Utama, yaitu Imanuel Tarigan pada Senin (4/1) dan Buyung Airlangga pada Jumat (8/1).
Juliari yang juga Wakil Bendahara Umum DPP PDIP sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap oleh KPK pada 6 Desember 2020.
Selain Juliari, KPK juga menetapkan tersangka lainnya. Yaitu, Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW) selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kemensos yang juga tersangka penerima suap.
Sedangkan tersangka pemberi suap adalah, Ardian Iskandar Maddanatja (AIM) selaku Presiden Direktur PT Tigapilar Agro Utama, dan Harry Sidabuke (HS) selaku swasta.
KPK menduga, Juliari yang saat itu menjabat Mensos menerima suap senilai Rp. 17 miliar dari
fee pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek dalam dua tahap.
Fee dipatok sebesar Rp 10 ribu per paket sembako dari nilai Rp 300 ribu per paket bansos. Dengan demikian total dana yang diduga telah diterima sebanyak Rp 17 miliar.
Dia menerimanya dalam dua tahap. Yaitu, pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama sebesar Rp 8,2 miliar, dan pada periode kedua sebesar Rp 8,8 miliar.
