Kasus korupsi bantuan sosial (bansos) sembako di tengah pandemi Covid-19 dan kesulitan ekonomi membuat rakyat geram atas tindakan yang dilakukan oleh Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat Menteri Sosial (Mensos).
Bukan tanpa alasan, Juliari yang juga merupakan Wakil Bendahara Umum (Wabendum) DPP PDI Perjuangan ini disebut memotong anggaran senilai Rp 10 ribu dari total paket bansos sembako senilai Rp 300 ribu.
Hal itu merupakan data yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menetapkan Juliari dan empat orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap bansos Covid-19 berupa sembako untuk wilayah Jabodetabek 2020.
Dengan terungkapnya perbuatan rasuah yang bisa dianggap prestasi bagi pimpinan KPK era Firli Bahuri dkk ini membuat keresahan masyarakat khususnya warga Jabodetabek seolah-olah benar karena banyak masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan bantuan, bahkan banyak masyarakat yang mengeluhkan kualitas bansos sembako selama masa pandemi di 2020.
Lebih mengejutkan lagi, adanya temuan dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang mengungkapkan bahwa sembako yang diterima masyarakat hanya senilai Rp 188 ribu per paket bansos sembako.
Artinya, terdapat selisih sebesar Rp 112 ribu per paket sembako dari anggaran yang disediakan pemerintah sebesar Rp 300 ribu per paket sembako.
Temuan MAKI ini sekaligus sebagai barang bukti yang diserahkan oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman kepada KPK.
Pada Rabu (16/12), Boyamin mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan untuk menyerahkan satu paket bansos sembako dengan goodie bag atau tas bansos kain berwarna merah yang bertuliskan "Bantuan Presiden melalui Kemensos RI Cegah Covid-19".
"Selain selisih harga, diduga terdapat selisih kualitas isi barang diantaranya kualitas beras yang bau apek dan sebagian warna kuning atau hitam. Sarden ikan lebih banyak berisi air dan ikannya sedikit," ujar Boyamin kepada wartawan, Rabu (16/12).
Isi sembako dari goodie bag warna merah itu terdiri dari minyak goreng Rose Brand 2 liter dengan harga sekitar Rp 22 ribu, susu Indomilk Full Cream berat 400 gram dengan harga sekitar Rp 44 ribu, Nissin Kelapa Ijo ember berat 600 gram dengan harga sekitar Rp 30 ribu.
Kemudian, sarden Vitan berat 155 gram sebanyak dua buah kaleng dengan harga sekitar Rp 12 ribu, dan beras 10 kilogram dengan harga sekitar Rp 80 ribu.
Sehingga, total sembako yang diperkirakan MAKI adalah sebesar Rp 188 ribu per paket sembako yang diterima warga Jabodetabek.
Sementara itu, dalam laporan
Majalah Tempo, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah melakukan audit dan menemukan dugaan penggelembungan anggaran pembuatan goodie bag bertulisan "Bantuan Presiden RI Melalui Kementerian Sosial".
BPKP menghitung kelebihan pembayaran dalam pengadaan goodie bag sebesar Rp 6,09 miliar berdasarkan pemeriksaan pengadaan 7,07 juta paket senilai Rp 2,27 triliun dalam program penyaluran tahap 1 sampai tahap 4.
Perhitungan itu didapat dari hasil anggaran Kemensos untuk pembelian tas sebesar Rp 15 ribu per buah dengan ongkos wajar produksi tas kain yang hanya sebesar Rp 6.500 per buah. Artinya, terdapat selisih harga sebesar Rp 8.500 per buah.
Pengadaan
goodie bag itu sempat menjadi perbincangan setelah adanya investigasi yang dilakukan
Tempo.
Karena, perusahaan yang menggarap proyek
goodie bag bansos sembako adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau dikenal dengan nama Sritex yang disebut dalam
Tempo, mendapatkan proyek tersebut atas rekomendasi dari putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming.
Dalam laporan
Tempo, Gibran disebut sebagai "Anak Pak Lurah" yang merekomendasikan Sritex kepada Juliari.
Selain itu, BPKP pun menyebut bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) telah menggelontorkan 22,8 juta paket bansos sembako dalam 12 tahap selama April hingga Desember 2020.
Jika disandingkan dengan temuan MAKI soal selisih harga Rp 112 ribu per paket sembako dikali jumlah 22,8 juta paket bansos sembako, maka anggaran Rp 300 per paket sembako yang disunat bisa mencapai lebih dari Rp 2,5 triliun.
Nilai tersebut setara dengan dua kali anggaran pembangunan stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia setelah Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Stadion yang dimaksud adalah, Stadion Papua Bangkit atau Stadion Lukas Enembe yang dibangun untuk menyambut penyelenggaraan PON XX Papua yang terletak di Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua.
Proyek pembangunan Stadio itu menghabiskan biaya senilai Rp 1,3 triliun untuk kapasitas stadion lebih dari 40 ribu penonton yang merupakan dana dari APBD Provinsi Papua.
