Anthony Budiawan: Tahun 2021 Ekonomi Indonesia Masih Suram

Kondisi perekonomian nasional pada tahun 2021 diprediksi masih suram. Hal itu tercermin dari rapuhnya ketahanan fiskal dan besarnya defisit anggaran.

Demikian disampaikan Managing Director PEPS, Anthony Budiawan saat menjadi narasumber dalam diskusi daring Pergerakan Indonesia Maju (PIM) bertajuk "Outlook 2021: National Economic Outlook", Kamis (14/1).

"Outlook 2021 suram. Defisit meningkat tajam dan akhirnya rasio utang meningkat tajam. Defisit anggaran 2020, 2021, 2022: Rp 1.000 triliun lebih
membuat ketahanan fiskal kita rapuh," ungkap Anthony.

membuat ketahanan fiskal kita rapuh," ungkap Anthony.

Anthony mengurai, rasio pendapatan negara hanya berkisar pada angka 10,6 persen di tahun 2020. Kemudian rasio penerimaan pajak sebesar 8,3 persen dan rasio beban bunga 2,3 persen.

"Kalau beban bunganya itu 2,3 persen, jadi untuk belanja negara itu sangat sedikit," ujarnya.

Dari sisi utang, ia menjelaskan rasio utang pemerintah naik dari 24 persen menjadi 39 persen di tahun 2020. Ia memperkirakan tahun 2022 mendatang sekitar 55 persen bahkan mendekati batas UU, yakni 60 persen. Kenaikan juga terjadi pada rasio beban bunga dari 1,2 persen menjadi 2,3 persen di tahun 2020.

"Dengan pendapatan negara 10,6 persen, dengan 2,3 persennya untuk membayar bunga, maka itu sudah tidak sustain lagi, sudah tidak sehat lagi. Ini harus dilakukan restrukturisasi di dalam nilai fiskal," jelasnya.

Anthony mengurai, pada tahun 2020 kemarin, pendapatan negara hanya Rp 1.633,6 triliun, rasio pendapatan negara 10,6 persen, dan belanja negara Rp 2.589 yang kemudian naik menjadi Rp 279 triliun.

"Lalu defisit anggaran Rp 956,3 triliun. Utang Rp 1.226,8 triliun (naik Rp 789 triliun). Lebih: Rp 270,5 triliun. Pandangan saya kedepannya ini kita masih defisit 1.000 triliun," tandasnya.

Selain Anthony, narasumber lain dalam webinar tersebut antara lain mantan Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli; jurnalis senior sekaligus mantan Dirut PLN, Dahlan Iskan; Ekonom INDEF, Didik Rachbini; pengamat AEPI, Salamudin Daeng. Kemudian Wakil Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Philips K Widjaya dan Ketua Umum DN-PIM, Din Syamsuddin.