Berita

Satpol PP Jaktim memberi sanksi pada enam perkantoran yang melanggar PSBB/Net

Nusantara

Langgar Aturan PSBB, Enam Perkantoran Di Jakarta Ditutup Sementara

KAMIS, 14 JANUARI 2021 | 04:22 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Timur melakukan pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di perkantoran.

Hasilnya, Petugas Satpol PP mendapati sebanyak enam perkantoran di Jakarta Timur yang melanggar aturan PSBB terkait pembatasan jumlah pegawai yang bekerja di kantor.

Kepala Satpol PP Jakarta Timur, Budi Novian menjelaskan, jumlah pegawai yang ada di enam perkantoran itu melebihi 25 persen.


Tak hanya itu, Budi menyebut enam perkantoran tersebut juga tidak melakukan pengecekan suhu tubuh dan tidak memiliki tim penanganan Covid-19.

Alhasil, enam perkantoran itu pun dijatuhi sanksi berupa teguran tertulis dan penutupan sementara.

"Namun jika masih melanggar lagi, pemilik perkantoran akan diberi sanksi denda administrasi sebesar Rp 50 juta," tegas Budi seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJakarta, Rabu (13/1).

Menurut Budi, pengawasan tersebut dilakukan secara serentak di 10 kecamatan Jakarta Timur. Ia berharap, sanksi yang diberikan bisa menjadi efek jera kepada para pelanggar.

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Miliki Segudang Prestasi, Banu Laksmana Kini Jabat Kajari Cimahi

Jumat, 26 Desember 2025 | 05:22

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

UPDATE

Lima Penyidik Dipromosikan Jadi Kapolres, Ini Kata KPK

Senin, 05 Januari 2026 | 12:14

RI Hadapi Tantangan Ekonomi, Energi, dan Ekologis

Senin, 05 Januari 2026 | 12:07

Pendiri Synergy Policies: AS Langgar Kedaulatan Venezuela Tanpa Dasar Hukum

Senin, 05 Januari 2026 | 12:04

Pandji Pragiwaksono Pecah

Senin, 05 Januari 2026 | 12:00

Tokoh Publik Ikut Hadiri Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:58

Tak Berani Sebut AS, Dino Patti Djalal Kritik Sikap Kemlu dan Sugiono soal Venezuela

Senin, 05 Januari 2026 | 11:56

Asosiasi Ojol Tuntut Penerbitan Perpres Skema Tarif 90 Persen untuk Pengemudi

Senin, 05 Januari 2026 | 11:48

Hakim Soroti Peralihan KUHAP Baru di Sidang Nadiem Makarim

Senin, 05 Januari 2026 | 11:44

Akhir Petrodolar

Senin, 05 Januari 2026 | 11:32

Kuba Siap Berjuang untuk Venezuela, Menolak Tunduk Pada AS

Senin, 05 Januari 2026 | 11:28

Selengkapnya