Mantan PM Australia: Kebijakan Baru Pompeo Soal Taiwan Adalah Jebakan 'Ranjau Darat' Untuk Pemerintah Biden

Mantan Perdana Menteri Australia sekaligus pakar China, Kevin Rudd, memperingatkan bahwa AS sedang meletakkan 'ranjau darat' untuk pemerintahan yang akan datang melalui kebijakan terbarunya terhadap Taiwan.

Peringatan itu datang setelah Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo pada Sabtu (9/1) mencabut pembatasan internal tentang bagaimana pejabat AS dapat berinteraksi dengan pejabat Taiwan. Langkah itu membuat marah Beijing, yang selama ini menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan menentang pertukaran resmi antara Taipei dan pemerintah lain.  

Berbicara dengan CNBC pada Senin (11/1), Rudd, yang pemimpin Australia dari 2007 hingga 2010 dan juga pada 2013, menuduh tindakan Pompeo tersebut semata dilakukan untuk kepentingan pribadi.  

"Apa yang dilakukan Pompeo adalah meletakkan seluruh rangkaian ranjau darat untuk pemerintahan Joe Biden yang akan datang," katanya. Menekankan bahwa Pompeo juga sedang mengasinkan bumi dalam hubungan AS-China dan meletakkan ranjau darat juga di Taiwan.

Rudd, yang sekarang jadi presiden Institut Kebijakan Masyarakat Asia yang berbasis di New York, memperkirakan Pompeo saat ini sedang membuka jalan untuk dinominasikan sebagai kandidat Partai Republik pada pemilihan presiden AS berikutnya.

"Pompeo akan bebas untuk menyerang Biden dan pemerintahan Biden karena telah bersikap lunak terhadap Beijing," ungkapnya.

Taiwan telah menjadi pusat ketegangan yang meningkat antara Beijing dan pemerintahan Donald Trump yang sebentar lagi selesai masa tugasnya. Termasuk rencana kunjungan tiga hari Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Kelly Craft, yang ternyata batal.

Di bawah Trump, hubungan antara AS dan Taiwan berada pada titik terdekat sejak 1979 - ketika Washington secara resmi mengalihkan pengakuan diplomatik ke Beijing - sementara hubungan dengan China telah memburuk.

Sementara Beijing telah meningkatkan latihan militer di dekat Taiwan dan mengancam akan membawa pulau yang diperintah sendiri itu di bawah kendali daratan, dengan kekerasan jika perlu.

Rudd mengatakan dia tidak melihat pemerintahan AS yang akan datang akan  mengubah kebijakan lamanya dari 'ambiguitas strategis'.