Berita

Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik/Net

Politik

Sindiran Rachland: Soal Vaksinasi, Jokowi Lebih “Tegas” Ketimbang Pemimpin AS, Inggris, Dan Perancis

RABU, 13 JANUARI 2021 | 07:57 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Indonesia memiliki kebijakan yang tegas mengenai program vaksinasi. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej telah menegaskan bahwa vaksinasi corona bersifat wajib bagi warga Indonesia.

Mereka yang menolak vaksinasi bisa dikenakan pidana penjara paling lama setahun dan denda maksimal Rp 100 juta.

Kebijakan pemerintah ini dikritisi oleh pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rachland Nashidik. Bernada sindiran, Rachland menilai Jokowi lebih tegas ketimbang pemimpin Amerika Serikat, Inggris, Perancis, bahkan Filipina yang tidak mewajibkan rakyat divaksin.


Di mana para pemimpin negara tersebut sebatas bertekad mengetuk kesadaran rakyatnya tentang arti penting vaksin.

“Di Indonesia? Rakyat wajib vaksin. Mereka yang ragu diancam hukuman pidana. Jokowi tegas!” sindir politisi Partai Demokrat itu.

Dia mengira bahwa di Perancis, pemerintah menggunakan akal sehat agar rakyatnya mau divaksin. Tak ada paksaan, apalagi ancaman penjara.

Hanya saja, mereka yang belum divaksin akan dilarang naik kendaraan umum.

“Pemimpin demokratis percayai deliberasi, akal budi, tak cepat-cepat gunakan polisi, jaksa dan penjara,” tutup Rachland.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Pembongkaran Tiang Monorel Mangkrak Demi Penataan Kawasan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:59

Lahan Huntap Korban Bencana Harus Segera Dituntaskan

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:52

Ini Identitas Delapan Orang dan Barbuk OTT Pejabat Pajak Jakut

Minggu, 11 Januari 2026 | 07:12

Larangan Tambang Emas Rakyat, Kegagalan Baca Realitas

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:58

Pelapor Pandji Dianggap Klaim Sepihak dan Mencatut Nama NU

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:30

Romantisme Demokrasi Elektoral dan Keliru Baca Kedaulatan

Minggu, 11 Januari 2026 | 06:08

Invasi AS ke Venezuela Bisa Bikin Biaya Logistik Internasional Bengkak

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:45

Khofifah Ajak Pramuka Jatim Sukseskan Ketahanan Pangan dan MBG

Minggu, 11 Januari 2026 | 05:23

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Klok Dkk Siap Melumat Persija Demi Amankan Posisi

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:40

Selengkapnya