Berita

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning menolak disuntik vaksin/Repro

Politik

Roy Suryo: Bagaimana Pak Jokowi, Kok Ada Anggota Fraksi PDIP Tolak Vaksin?

RABU, 13 JANUARI 2021 | 03:40 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Penolakan suntik vaksin Covid-19 dari Sinovac disampaikan anggota Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Ribka Tjiptaning menyita perhatian publik.

Tak terkecuali politisi Partai Demokrat, Roy Suryo. Dia heran kenapa ada orang yang satu partai dengan Presiden Joko Widodo malah menolak vaksin.

"Bagaimana ini Pak Jokowi, kami alumni asli UGM Yogyakarta sudah kompak siap divaksin, kok malahan ada anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan menolak divaksin," cuit Roy Suryo di akun Twitternya, Selasa (12/1).


Bahkan, kata Roy, penolakan dari Ribka juga membawa kesan menakut-nakuti masyarakat dengan mepertanyakan uji klinis tahap tiga vaksin yang dilakukan Bio Farma.

"(Ribka) bahkan 'menakut-nakuti' masyarakat dengan bahaya-bahaya vaksin-vaksin sebelumnya dan fakta belum uji vaksin ke-3 Bio Farma. Ambyar," tandasnya.

Sebelumnya, Ribka beralasan, sikap tegasnya menolak divaksin karena mendengar pernyataan PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga.

"Orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," tuturnya.

 Selain itu, ia mengaku memiliki pengalaman pahit dalam melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia. Hadirnya sejumlah vaksin tersebut, bagi Ribka justru memperburuk keadaan.

"Vaksin untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya (mengakibatkan) mati 12 (orang). Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan (anggaran) Rp 1,3 triliun waktu saya Ketua Komisi (IX). Saya ingat betul itu, jangan main-main dengan vaksin ini," demikian Ribka.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya