Berita

Ketua Umum KNPI, Haris Pertama/Net

Politik

KNPI Minta Aparat Tidak Tebang Pilih Di Kasus Waterboom Cikarang

RABU, 13 JANUARI 2021 | 00:04 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Aparat penegak hukum diminta tidak tebang pilih dalam menindak kasus kerumunan yang terjadi di masyarakat. Khususnya, kasus kerumunan yang terjadi di Waterboom Lippo Cikarang beberapa waktu lalu.

Dalam kasus ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI), Haris Pertama mengapresiasi langkah Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran yang telah mencopot Kapolsek Cikarang Selatan.

Namun demikian, Haris mendesak agar aparat bisa lebih tegas kepada pemilik waterboom.


“Seharusnya Fadil Imran menangkap pemiliknya, bukan cuma mencopot anak buah,” ujar Haris kepada wartawan, Selasa (12/1).

Menurutnya, aparat tidak boleh tebang pilih dalam kasus kerumunan. Apalagi ada kasus Habib Rizieq Shihab yang bisa dijadikan yurisprudensi.

Secara khusus, KNPI berencana melaporkan pemilik waterboom tersebut ke Bareskrim Mabes Polri dengan dugaan melanggar UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Pasal 93 UU 6/2018 tersebut sebagai norma dan asas yang mengikat sanksi pidana bagi siapapun yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kita akan melaporkan ke Bareskrim segera,” tegasnya.

Selain itu, KNPI juga berencana menggelar unjuk rasa di depan Waterboom Lippo Cikarang jika polisi belum memeriksa dan menangkap sang pemilik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya