Berita

Politisi PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Sebelum Jokowi Disuntik, Pemerintah Diminta Pastikan Distribusi Hingga Efektivitas Vaksinasi

SELASA, 12 JANUARI 2021 | 08:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan diberi vaksin pada 13 Januari besok. Jelang realisasi itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyayangkan efikasi vaksin Sinovac yang hanya 65 persen.

“Seharusnya minimal 80 persen,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (12/1).

Terlepas dari itu, pemerintah juga harus memastikan sejumlah hal. Di antaranya mekanisme distribusi vaksin. Dalam hal ini, pemerintah perlu menjamin tersedianya petugas yang sudah terlatih.


“Kemudian manajemen yang baik dan juga rinci serta terjaminnya rantai dingin (cold chain) yang menjangkau pelosok negeri,” sambungnya.

Efektivitas vaksin dalam mencapai kekebalan komunitas juga dipertanyakan. Sebab, hal itu terkait melindungi setiap individu dalam suatu populasi.

Dengan kepastian itu, maka orang yang tidak memperoleh vaksin karena alasan tertentu bisa terlindungi dari infeksi yang dihasilkan Covid-19.

“Idealnya mencakup 70 persen atau 182 juta penduduk,” tekannya.

Pemerintah juga harus memberi pemahaman kepada kelompok yang akan mendapatkan vaksinasi. Maka dari itu, petugas kesehatan serta petugas yang langsung berhadapan dengan publik merupakan pihak yang menjadi prioritas utama. Guna menghindari miskomunikasi yang berlebih.

Mardani mengingatkan bahwa masalah komunikasi memang kerap menjadi problema pemerintah dalam menangani Covid-19.

“Sudahkah pemerintah mempersiapkannya? Terkait akseptabilitas masyarakat, WHO melalui publikasinya (November 2020), menyebut perlunya pendekatan integratif kepada masyarakat,” ujarnya.

“Salah satunya pengendalian infodemik yang beredar di media sosial serta penanganan misinformasi secara bijak. Mengingat banyak sekali berita terkait vaksin Covid-19 dari berbagai sumber yang kurang kredibel dan beredar di masyarakat,” demikian Mardani.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya