Berita

Politisi PKS, Mardani Ali Sera/Net

Politik

Sebelum Jokowi Disuntik, Pemerintah Diminta Pastikan Distribusi Hingga Efektivitas Vaksinasi

SELASA, 12 JANUARI 2021 | 08:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan diberi vaksin pada 13 Januari besok. Jelang realisasi itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyayangkan efikasi vaksin Sinovac yang hanya 65 persen.

“Seharusnya minimal 80 persen,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (12/1).

Terlepas dari itu, pemerintah juga harus memastikan sejumlah hal. Di antaranya mekanisme distribusi vaksin. Dalam hal ini, pemerintah perlu menjamin tersedianya petugas yang sudah terlatih.


“Kemudian manajemen yang baik dan juga rinci serta terjaminnya rantai dingin (cold chain) yang menjangkau pelosok negeri,” sambungnya.

Efektivitas vaksin dalam mencapai kekebalan komunitas juga dipertanyakan. Sebab, hal itu terkait melindungi setiap individu dalam suatu populasi.

Dengan kepastian itu, maka orang yang tidak memperoleh vaksin karena alasan tertentu bisa terlindungi dari infeksi yang dihasilkan Covid-19.

“Idealnya mencakup 70 persen atau 182 juta penduduk,” tekannya.

Pemerintah juga harus memberi pemahaman kepada kelompok yang akan mendapatkan vaksinasi. Maka dari itu, petugas kesehatan serta petugas yang langsung berhadapan dengan publik merupakan pihak yang menjadi prioritas utama. Guna menghindari miskomunikasi yang berlebih.

Mardani mengingatkan bahwa masalah komunikasi memang kerap menjadi problema pemerintah dalam menangani Covid-19.

“Sudahkah pemerintah mempersiapkannya? Terkait akseptabilitas masyarakat, WHO melalui publikasinya (November 2020), menyebut perlunya pendekatan integratif kepada masyarakat,” ujarnya.

“Salah satunya pengendalian infodemik yang beredar di media sosial serta penanganan misinformasi secara bijak. Mengingat banyak sekali berita terkait vaksin Covid-19 dari berbagai sumber yang kurang kredibel dan beredar di masyarakat,” demikian Mardani.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

UPDATE

Rayakan HUT Perusahaan Lewat Santunan Anak Yatim

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:59

Polisi Geledah Rumah terkait Kasus Dugaan Korupsi Kejagung, 74 Kg Emas Diamankan

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:40

Ketahanan Energi Indonesia Masih Pincang Tanpa Ada Cadangan Strategis

Kamis, 09 Juli 2026 | 01:12

Polisi Geledah 12 Titik Kasus Korupsi, Rumah Mewah Jampidsus Tidak Termasuk

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:50

Peradi Profesional Catat Rekor Kerja Sama dengan 112 Perguruan Tinggi

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:45

IPW Dukung Polri Usut Dugaan Korupsi di Lingkungan Kejagung

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:26

Yogyakarta dan Takdir Dirgantara

Kamis, 09 Juli 2026 | 00:01

Kritik terhadap Pemerintah Bagian dalam Kehidupan Demokrasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:41

Pertamina Berdayakan Difabel Kampung Rajut Inspirasi Green Warrior Bandung

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:18

Polisi Sita Uang Miliaran Rupiah Usai Geledah Kafe dan Money Changer di Cipete

Rabu, 08 Juli 2026 | 23:14

Selengkapnya