Sebelum Jokowi Disuntik, Pemerintah Diminta Pastikan Distribusi Hingga Efektivitas Vaksinasi

Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang akan diberi vaksin pada 13 Januari besok. Jelang realisasi itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyayangkan efikasi vaksin Sinovac yang hanya 65 persen.

“Seharusnya minimal 80 persen,” tuturnya lewat akun Twitter pribadi, Selasa (12/1).

Terlepas dari itu, pemerintah juga harus memastikan sejumlah hal. Di antaranya mekanisme distribusi vaksin. Dalam hal ini, pemerintah perlu menjamin tersedianya petugas yang sudah terlatih.

“Kemudian manajemen yang baik dan juga rinci serta terjaminnya rantai dingin (cold chain) yang menjangkau pelosok negeri,” sambungnya.

Efektivitas vaksin dalam mencapai kekebalan komunitas juga dipertanyakan. Sebab, hal itu terkait melindungi setiap individu dalam suatu populasi.

Dengan kepastian itu, maka orang yang tidak memperoleh vaksin karena alasan tertentu bisa terlindungi dari infeksi yang dihasilkan Covid-19.

“Idealnya mencakup 70 persen atau 182 juta penduduk,” tekannya.

Pemerintah juga harus memberi pemahaman kepada kelompok yang akan mendapatkan vaksinasi. Maka dari itu, petugas kesehatan serta petugas yang langsung berhadapan dengan publik merupakan pihak yang menjadi prioritas utama. Guna menghindari miskomunikasi yang berlebih.

Mardani mengingatkan bahwa masalah komunikasi memang kerap menjadi problema pemerintah dalam menangani Covid-19.

“Sudahkah pemerintah mempersiapkannya? Terkait akseptabilitas masyarakat, WHO melalui publikasinya (November 2020), menyebut perlunya pendekatan integratif kepada masyarakat,” ujarnya.

“Salah satunya pengendalian infodemik yang beredar di media sosial serta penanganan misinformasi secara bijak. Mengingat banyak sekali berita terkait vaksin Covid-19 dari berbagai sumber yang kurang kredibel dan beredar di masyarakat,” demikian Mardani.