Berita

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman/Net

Politik

Benny Harman: Hukum Kini Tumpul Ke Atas Dan Hanya Tajam Ke Bawah

SELASA, 12 JANUARI 2021 | 07:37 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penegakan hukum di Indonesia masih dipertanyakan. Hukum dinilai masih pandang bulu dan hanya menyasar kelompok bawah yang berseberangan dengan penguasa.

Begitu kira-kira pesan yang hendak disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny K. Harman lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (12/1).

“Hukum kini tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah,” ujarnya.


Benny mencontohkan penegakan hukum dalam kasus korupsi. Hukum tampak tumpul jika yang terlibat korupsi berasal dari partai penguasa. Sementara jika yang terlibat korupsi dari partai luar pemerintah, maka penegakan hukum terkesan sangat tajam.

“Contoh? Kalau yang terlibat korupsi berasal dari partai penguasa pasti aman.Tak bisa disentuh tangan hukum. Tapi kalau yang berseberangan dengan penguasa, hukum sontak jadi tajam bagai sembilu,” tuturnya.

“Itulah awal dari robohnya keadilan. Liberte!” sambung anggota Komisi III DPR tersebut.

Lebih lanjut, Benny Harman meminta penguasa untuk tidak pernah melupakan sejarah. Termasuk sejara bangsa Indonesia sendiri. Di mana kehebatan dan kekuatan sebesar apapun yang memproteksi sang diktator, termasuk militer dan para cukong sekalipun, dia tidak pernah bisa bertahan.

“No room and it is time for the strong leader to go. Rakyat Monitor!” tekannya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya