Ekspresi heran, terkejut, jengkel atau geram belakangan sering muncul dari sosok Presiden Joko Widodo.
Salah satunya, soal pupuk bersupsidi. Presiden Jokowi mempertanyakan implikasi pada negara dari penyaluran subsidu pupuk senilai Rp 33 triliun.
"Saya jadi ingat soal pupuk. Berapa puluh tahun kita subsidi pupuk. Setahun berapa subsidi pupuk? Berapa bu Menteri Keuangan? Rp 30 triliun? Rp 33 triliun seinget saya," kata Jokowi pembukaan rapat kerja nasional pembangunan pertanian tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (11/1).
"
Return-nya apa? Apakah produksi melompat naik? Saya tanya kembaliannya (ke negara) apa? Kalau (subsidi sudah disalurkan) 10 tahun, sudah Rp 330 triliun. Itu angka yang besar sekali," kata Jokowi dengan nada tinggi.
Pernyataan Jokowi itu pun menjadi pertanyaan tersendiri bagi ekonom senior, Rizal Ramli. Dia merasa heran, tidak ada yang mengingatkan Jokowi dengan pernyataan yang dinilainya keliru.
"Kok ndak ada yang ngingetin bahwa itu '
false argument', Jokowi geram subsidi pupuk Rp 33 T?" cuit Rizal di akun Twitternya.
Bagi Rizal, tidak tepat Jokowi mempertanyakan kembalian dari petani atas subsidi pupuk pada negara.
Pasalnya, Jokowi seharusnya paham bahwa produksi padi yang kian turun akan semakin anjlok tanpa ada bantuan subsidi.
"Itu pertanyaan salah arah, produksi padi tanpa subsidi akan lebih anjlok lagi. Karena ratio harga dasar gabah terhadap pupuk non-subsidi kurang dari 1," pungkasnya.
Sebagai catatan, mengacu data Kementerian Pertanian (Kementan), pada 2017, Kementan mengalokasikan subsidi Rp 31,33 triliun untuk program subsidi pupuk bagi petani dengan perhitungan subsidi Rp 3.010 per kilogram.
Pada 2018, anggaran subsidi pupuk turun menjadi sebesar Rp 28,5 triliun. Kemudian, pada 2019 Kementan mengalokasikan pupuk bersubsidi sebanyak 9,55 juta ton dengan anggaran sebesar Rp 29 triliun dan 2020 alokasi pupuk subsidi 2020 menjadi sebanyak 8,9 juta ton atau senilai Rp 29,7 triliun.
