Keputusan Twitter untuk memblokir akun @realDonaldTrump memicu perdebatan baru di kalangan politisi Australia. Mereka mempertanyakan apakah langkah itu telah sesuai dengan kebijakan sensor.
Akun resmi Presiden AS Donald Trump telah dihapus secara permanen dari Twitter setelah memposting pesan yang menurut raksasa teknologi itu dapat menyebabkan kekerasan lebih lanjut.
Perdebatan sekaligus kecaman juga datang dari Wakil Perdana Menteri Michael McCormack dan Menteri Keuangan Josh Frydenberg. Keduanya melemparkan kritikan keras terhadap platform itu.
McCormack mengatakan ia sangat tidak setuju dengan penghapusan akun Trump. Menurutnya, platform itu tidak harus mendengar suara-suara orang lain yang berpihak kepada siapa pun.
"Jika orang tidak menyukai apa yang mereka lihat di Twitter, sebaiknya jangan masuk ke platform media sosial itu," katanya kepada wartawan, seperti dilaporkan
SBS, Senin (11/1).
Sama halnya dengan Perdana Menteri Scott Morrison, McCormack tidak bersedia mengomentari sikap Trump atas perannya dalam memicu demonstrasi di Capitol.
McCormack sebelumnya mengatakan, peristiwa di Capitol sangat merugikan. Ia bahkan menyamakannya dengan protes Black Lives Matter tahun lalu, yang dia gambarkan sebagai kerusuhan ras.
Larangan Twitter terhadap Trump merupakan standar ganda. Ia mengatakan Twitter bahkan tidak menghapus gambar satir seorang tentara Australia yang memegang pisau berlumuran darah di tenggorokan seorang anak Afghanistan yang diposting petinggi China.
"Sekarang (gambar itu) itu belum diturunkan, dan itu salah," kata McCormack.
Ia menekankan, bila Twitter menghapus cuitan Donald Trump mestinya Twitter juga menghapus foto tentara Afghanistan itu sejak beberapa minggu lalu.
Namun, tidak semua politisi sepakat dengan McCormack. Bendahara Josh Frydenberg mengatakan dia tidak nyaman dengan cuitan Trump di media sosial, meskipun dia bisa memahami langkah Twitter.
“Kebebasan berbicara adalah hal mendasar bagi masyarakat kita, keputusan tersebut diambil oleh perusahaan komersial. Namun, secara pribadi saya merasa tidak nyaman dengan apa yang mereka lakukan,†katanya kepada wartawan.
Pemimpin oposisi Anthony Albanese mendukung upaya Twitter.
“Sudah saatnya orang tidak diberi platform untuk menyebarkan kebencian, menyebarkan kebohongan, yang berdampak pada orang-orang,†katanya.
Anggota parlemen Liberal Dave Sharma pada akhir pekan juga menyuarakan dukungannya untuk tindakan Twitter. "Keputusan yang tepat atas fakta," katanya.
