Kerusuhan di Capitol Hill/Net
Kerusuhan di Capitol Hill, Washington DC pada Rabu (6/1) menjadi kenangan buruk bagi demokrasi Amerika Serikat (AS). Tidak hanya itu, insiden tersebut juga memakan lima korban jiwa.
Dalam proses pengusutan insiden tersebut ditemukan, sehari sebelum kerusuhan, para jaksa agung dari Partai Republik meminta para pendukung Presiden Donlad Trump untuk berkumpul melakukan aksi.
Permintaan tersebut disampaikan lewat sebuah panggilan suara di telepon oleh Asosiasi Jaksa Agung Republik (RAGA), yang terdiri dari beberapa penegak hukum di Amerika.
"Pada pukul 1 siang, kami akan berkumpul ke gedung Capitol dan meminta Kongres untuk menghentikan pencurian," kata sebuah suara dalam panggilan telepon itu, seperti dikutip
Business Insider.
Bukan hanya satu kelompok ternyata yang mengirim panggilan tersebut. Badan penggalangan dana, the Rule of Law Defense Fund (RLDF), juga menyebarkan robocall kepada orang-orang, mendesak mereka pergi ke Capitol pada 6 Januari.
Menurut
NBC News, tidak ada seruan untuk menyerbu gedung Capitol dalam panggilan suara itu. Kekerasan pun tidak dianjurkan.
Jaksa Agung Alabama Steve Marshall yang bertanggung jawab atas RLDF mengatakan dia tidak menyadari panggilan itu keluar.
"Saya tidak mengetahui keputusan tidak sah yang dibuat oleh staf RLDF sehubungan dengan unjuk rasa pekan ini," kata Marshall.
"Meskipun saat ini beralih ke peran saya sebagai ketua RLDF yang baru terpilih, tidak dapat diterima bahwa saya tidak diajak berkonsultasi atau diberitahu tentang keputusan itu. Saya telah mengarahkan tinjauan internal atas masalah ini," tambahnya.
Hal yang serupa juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif RAGA Adam Piper.
"Asosiasi Jaksa Agung Republik dan Dana Pertahanan Negara Hukum tidak terlibat dalam perencanaan, sponsor, atau pengorganisasian acara hari Rabu," tegas Piper.
Kerusuhan yang dimulai setelah Trump mendorong para pendukungnya untuk memprotes hasil pemilu. Para perusuh menyerbu gedung Capitol ketika anggota parlemen bertemu di dalam untuk mengesahkan hasil pemilihan presiden 2020.
