Berita

Ilustrasi/Net

Kesehatan

Bisa Tekan Penyebaran Covid-19, Masyarakat Diminta Dukung PPKM Jawa-Bali

JUMAT, 08 JANUARI 2021 | 14:07 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali merupakan upaya pemerintah untuk menekan angka penyebaran kasus Covid-19 yang masih terus meningkat. Masyarakat sudah seharusnya ikut mendukung kebijakan ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Konsultasi Pembangunan Kesehatan (LK2PK), Ardiansyah Bahar, meminta masyarakat untuk mendukung kebijakan PPKM Jawa-Bali ini. Semakin sedikit pergerakan orang, penambahan kasus Covid-19 bisa dicegah.

"Masyarakat merupakan komponen yang paling berperan dalam suksesnya PPKM Jawa-Bali dalam menekan kasus Covid-19," kata Ardiansyah kepada wartawan, Jumat (8/1).


Ardiansyah menambahkan, kebijakan apapun yang dibuat pemerintah tidak akan sukses tanpa peran dan kesadaran masyarakat.

Menurutnya, penurunan kasus tentu tergantung seberapa besar pergerakan manusia dapat ditekan. Belajar dari kebijakan sebelumnya, ketika pergerakan orang berkurang, kasus Covid-19 tidak bertambah.

Karena itu, masyarakat hendaknya melihat kebijakan PPKM Jawa-Bali sebagai salah satu ikhtiar pemerintah dalam menangani kasus Covid-19.

Dijelaskan Ardiansyah, kebijakan ini juga menguji semangat gotong royong. Karena jika penyebaran Covid-19 bisa dicegah, dampaknya dirasakan banyak orang.

"Pemerintah tidak akan bisa mengontrol secara penuh apa yang terjadi di lapangan. Mari kita dukung dengan menjalankan PPKM secara bertanggung jawab dan tetap konsisten melakukan 3 M," tandasnya.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Demokrat: Tidak Benar SBY Terlibat Isu Ijazah Palsu Jokowi

Rabu, 31 Desember 2025 | 22:08

Hidayat Humaid Daftar Caketum KONI DKI Setelah Kantongi 85 Persen Dukungan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:57

Redesain Otonomi Daerah Perlu Dilakukan untuk Indonesia Maju

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:55

Zelensky Berharap Rencana Perdamaian Bisa Rampung Bulan Depan

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:46

Demokrasi di Titik Nadir, Logika "Grosir" Pilkada

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:37

Demokrat: Mari Fokus Bantu Korban Bencana, Setop Pengalihan Isu!

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:35

Setoran Pajak Jeblok, Purbaya Singgung Perlambatan Ekonomi Era Sri Mulyani

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:14

Pencabutan Subsidi Mobil Listrik Dinilai Rugikan Konsumen

Rabu, 31 Desember 2025 | 21:02

DPRD Pastikan Pemerintahan Kota Bogor Berjalan

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:53

Refleksi Tahun 2025, DPR: Kita Harus Jaga Lingkungan!

Rabu, 31 Desember 2025 | 20:50

Selengkapnya