Berita

Ketua Satgas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo/Repro

Kesehatan

Doni Monardo Yakin Dua Minggu Penerapan PPKM Di Jawa-Bali Bisa Tekan Kasus Covid Hingga 20 Persen

KAMIS, 07 JANUARI 2021 | 15:42 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Ketetapan pemerintah pusat terkait Peberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), diyakini Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, bisa menekan angka kasus Covid-19.

Pasalnya, Doni berkaca dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu yang berhasil menurunkan kasus positif aktif Covid-19 dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen.

Mantan Danjen Kopassus ini juga berharap, pada periode PPKM yang dimulai sejak 11-25 Januari atau dua pekan, prosentase penurunan angka kasus dapat lebih besar lagi.


"Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan prosentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen," ujar Doni dalam jumpa pers virtual yang disiarkan kanal Youtube BNPB Indonesia, Kamis (7/1).

Lebih daripada itu, Doni juga melihat peluang pemulihan ekonomi dengan penerapan PPKM di sebagian Jawa-Bali. Sebab dengan kebijakan ini dia menilai, tingkat kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan akan tinggi.

"Diperlukan sebuah cara yang efektif dalam upaya meningkatkan disiplin masyarakat. Kita tidak berharap bahwa pada periode ini kita kehilangan momentum. Bulan Januari ini adalah momentum terbaik bagi perkembangan di bidang ekonomi kita," ungkapnya.

Lebih lanjut, Doni memastikan Satgas Penanganan Covid-19 akan ikut mendorong tingkat kedisplinan protokol kesehatan masyarakat melalui pengaktifan kembali posko Covid-19.

"Untuk kembali mengaktifkan posko di seluruh kabupaten/kota dalam rangka menegakkan protokol kesehatan. Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ada ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua," jelas Doni.

"Di posko ini dapat terdiri dari berbagai unsur dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan TNI/Polri yang berada pada satu sistem, sehingga edukasi dan sosialisasi tidak berhenti," imbuhnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

Mapolda Metro Dijaga Ketat

Jumat, 10 Juli 2026 | 19:04

KPK Benaran Sakit Jiwa, Gedung Merah Putih Mending untuk Merawat ODGJ

Kamis, 16 Juli 2026 | 19:00

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

Beredar Surat Diduga dari Kejagung untuk Konsolidasi Usai Penggeledahan Cafe de' CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:53

Presiden Pasti Tahu Dinamika Penggeledahan Cafe de’CLAN Signature

Kamis, 09 Juli 2026 | 09:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

UPDATE

Cara Cek Status Eligible Magang Kemnaker 2026, Alasan Tidak Lolos Verifikasi

Jumat, 17 Juli 2026 | 20:22

Prabowo Segera Luncurkan Motor Listrik Buatan Anak Bangsa

Jumat, 17 Juli 2026 | 20:19

Panglima: TNI AD Sumbang 55 Persen Produksi Beras Nasional 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:53

Profil Slavko Vincic, Wasit Final Piala Dunia 2026

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:26

Ini Alasan Kejagung Belum Tahan Febrie Adriansyah

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:19

Halaqah Pra Muktamar NU Diawali Khataman Al-Qur'an dan Doa Bersama

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:17

Prabowo Putuskan Bangun Minimal 30 Pabrik Bioetanol di Indonesia

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:16

Jadwal Final dan Perebutan Posisi 3 Piala Dunia 2026: Spanyol vs Argentina, Prancis Tantang Inggris

Jumat, 17 Juli 2026 | 19:07

Pertamina Patra Niaga Bantah Isu Transporter Enggan Salurkan BBM di Sumut

Jumat, 17 Juli 2026 | 18:41

Pramono Buka Jalan Alumni PKM Berdakwah di Masjid Milik Pemprov DKI

Jumat, 17 Juli 2026 | 18:41

Selengkapnya