Presiden Joko Widodo dalam acara pembagian sertifikat tanah d Istana Merdeka, Jakarta Pusat, hari ini
Program pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat Indonesia kembali dilakukan pemerintah di awal tahun 2021 ini.
Perihal ini diseremonialkan secara langsung dan virtual oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa menteri terkait Kabinet Indonesia Maju, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).
Dalam kesempatana tersebut, Jokowi menuturkan, ada 584.407 sertifikat tanah dibagikan kepada masyarakat di 273 kabupaten/kota dalam lingkup 26 provinsi.
"Sertifikat itu saya ingin agar sudah dipegang semuanya. Coba ditunjukkan, yang di layar (hadir virtual) juga ditunjukkan," ujar Jokowi sebagaimana dikutip melalui siaran kanal Youtube Sekretariat Presiden.
"Penyerahan sertifikat tanah ini adalah komitmen yang sudah berulang kali saya sampaikan. Komitmen pemerintah untuk terus mempercepat pensertifikatan tanah di seluruh tanah air," sambungnya.
Dari 126 juta sertifikat yang ditargetkan hingga di 2024 sejak ditetapkan pada 2015 silam, Jokowi mengatakan realisasinya pada tiap tahun mengalami peningkatan.
"Seperti yang saya sampaikan, coba dilihat. (Tahun) 2017 kita mampu mensertifikatkan 5,4 juta, target saya 5 juta. Kemudian 2018 menjadi 9,3 juta, dan 2019 9 juta," ungkap Jokowi.
Namun pada tahun 2020, Jokowi mengaku target yang ditetapkan tidak tercapai. Karena katanya, pemerintah tidak bisa maksimal saat pandemi Covid-19 masih mewabah.
"Target di 2020 sebetulnya 11 juta tapi karena adanya pandemi realisasinya bisa 6,8 juta sertifikat. Alhamdulillah masih 6,8 juta, biasanya yang dulu-dulu setahun hanya 500 ribu," terangnya.
Kendati begitu, Jokowi masih yakin target pembagian sertifikat tanah hingga tahun 2024 akan terpenuhi. Apalagi, jika situasi pandemi Covid-19 sudah bisa dikendalikan.
"Saya yakin kalau keadaannya normal bisa, karena yang sebelum-sebelumnya target 5 juta bisa lebih 6 juta, yang 7 juta bisa lebih 8 juta. Karena memang target yang saya berikan selalu target yang tinggi," tuturnya.
"Agar jangan sampai hitung-hitungan saya di 2015 ada 126 juta sertifikat yang harus dipegang masyarakat tetapi saat itu 46 juta. Artinya masih 80 juta yang belum di pegang oleh masyarakat," demikian Joko Wdodo.
